GORONTALO, Go-Pena.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Gorontalo menyayangkan pelaksanaan pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Gorontalo yang digelar tanpa adanya pemberitahuan maupun koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Kabag Ekonomi Setda Kota Gorontalo, Caima Camaru. Ia menegaskan, Pemda pada prinsipnya menghormati independensi serta mekanisme internal organisasi KADIN dalam menentukan kepengurusannya.
Namun, sebagai organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah, KADIN diharapkan tetap membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.
“Kami menghormati kewenangan internal KADIN dalam melaksanakan proses pemilihan kepengurusan. Namun, sangat disayangkan apabila kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa pemberitahuan atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah,” ujar Caima.
Menurutnya, koordinasi tersebut bukan berarti Pemda ingin mencampuri ataupun mengintervensi proses pemilihan Ketua KADIN. Pemerintah daerah menghormati sepenuhnya mekanisme organisasi yang berlaku di internal KADIN.
“Pemda tidak dalam posisi untuk menentukan siapa yang harus menjadi Ketua KADIN. Itu merupakan ranah organisasi,” tegasnya.
Meski demikian, pemberitahuan kepada pemerintah daerah dinilai penting, terutama jika kegiatan KADIN berkaitan dengan pelaku usaha daerah, penggunaan fasilitas pemerintah, menghadirkan pejabat daerah, maupun memiliki agenda yang bersinggungan langsung dengan pembangunan ekonomi daerah.
“Komunikasi seperti ini penting untuk menjaga hubungan kelembagaan dan sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Pemda Kota Gorontalo berharap KADIN ke depan dapat semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan daya saing dunia usaha di daerah.
Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam setiap agenda organisasi.
“Yang kita kedepankan adalah sinergitas. Pemerintah membutuhkan dunia usaha, begitu juga dunia usaha membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah. Karena itu, komunikasi kelembagaan harus tetap dijaga,” pungkasnya. (*/Rls)
