GORONTALO – (Go-Pena) - Maraknya aktivitas pertambangan di Provinsi Gorontalo menuai sorotan dari berbagai pihak di Provinsi Gorontalo, meskipun kewenangan pengelolaan pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, pelaksanaannya di daerah harus tetap berpihak kepada masyarakat lokal.
Saat di konfirmasi Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto
Mengatakan, regulasi dari pemerintah pusat sejatinya mengatur bahwa yang diprioritaskan dalam pengelolaan pertambangan adalah koperasi dan masyarakat lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Gorontalo sendiri, bukan justru dimonopoli oleh pihak luar.
"Regulasinya jelas, yang diutamakan adalah masyarakat lokal dan koperasi. Mereka yang harus diberdayakan dan diberi ruang untuk mengelola sumber daya alam ini," ujar Mikson saat ditemui usai rapat kerja bersama mitra OPD, Kamis (4/7/2025).
Mikson mengaku prihatin karena dalam praktiknya, banyak aktivitas pertambangan yang justru dikuasai oleh orang-orang dari luar daerah. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan, di mana yang diuntungkan adalah segelintir orang yang sudah kaya, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
"Jangan lagi kita kasih kesempatan ke orang luar. Yang paling utama harus masyarakat lokal. Mereka mampu, mereka bisa punya. Jangan kita lemahkan dengan tidak memberikan akses," tegasnya.
Politisi dari Partai Nasdem itu juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan memberikan pendampingan yang maksimal agar masyarakat lokal bisa lebih siap dan kompeten dalam mengelola potensi tambang di wilayahnya.
"Kalau kita serius bangun koperasi dan siapkan SDM-nya, masyarakat lokal pasti mampu. Ini bukan soal tidak bisa, tapi soal keberpihakan dan komitmen," pungkas Mikson.
Isu pertambangan di Gorontalo belakangan memang menjadi perhatian banyak pihak, mengingat sejumlah wilayah di provinsi ini menyimpan potensi tambang emas, batuan, dan mineral lainnya yang nilainya sangat besar. Namun, tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi sumber konflik dan kesenjangan baru. (Wan)
