PEMPROV - Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menemui Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan hasil kunjungan kerja ke Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (28/1/2026) bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, khususnya dalam mendukung kesiapan Gorontalo menghadapi Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS).
Di Kementerian PUPR, Komisi III melalui Ketua Komisi, Espin Tulie, melaporkan bahwa usulan sejumlah ruas jalan strategis telah diterima oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Freddy Siagian, ST, M.Eng. "Namun percepatan realisasi sangat ditentukan oleh kelengkapan persyaratan teknis, mulai dari desain, kesiapan lahan, survei teknis hingga berita acara, sehingga jika boleh ini didorong Pak Gubernur melalui Skema Inpres Jalan Desa (IJD)," urai Espin.
Sementara itu, hasil pertemuan lainnya yakni antara Komisi III dan BNPB yang diterima Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Dra. Andi Eviana, M.Si, mengungkapkan bahwa usulan enam paket pekerjaan senilai Rp47 miliar dari Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BPBD masih terkendala kelengkapan administrasi. Menurut Anggota Komisi III, Sun Biki, bahwa BNPB menekankan pentingnya koordinasi intensif antara BPBD, Dinas PUPR, dan BNPB agar proses pencairan dana rehab-rekon di Kementerian Keuangan dapat segera berjalan.
BNPB juga memastikan bahwa pada 2026, anggaran rehab-rekon akan mengalir ke Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan catatan kesiapan daerah termasuk penyediaan dana pendamping. Selain itu, bantuan kendaraan rescue dan pick-up akan diberikan kepada Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato.
Sementara itu Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam pertemuan tersebut merespon positif sejumlah catatan yang disampaikan. "Nanti semua catatan ini kepada OPD terkait akan saya minta untuk ditata lagi. Sebab kita tidak boleh pasif. Harus proaktif, menjemput peluang dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi," tegas Gusnar yang didampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPBD, Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai. (*)
