Gorontalo, (Go-pena.id) – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail terus mendorong agar berbagai program pemerintah pusat dapat hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam konferensi pers yang dihadiri langsung Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syaiddah Rusli Habibie, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Minggu (13/9/2026).
Menanggapi anggapan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo terlalu bergantung pada program pemerintah pusat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, menegaskan bahwa kehadiran program pusat di daerah tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketergantungan.
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, sejumlah program pusat memang menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat di daerah.
“Sesungguhnya kalau kita melihat sisi pemerintahan, bukan seperti itu. Dalam pemerintahan sudah ada kewenangan masing-masing,” ujar Jamal.
Ia menjelaskan, meskipun suatu program merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting untuk memastikan program tersebut benar-benar turun dan dilaksanakan di Gorontalo.
Menurut Jamal, program pemerintah pusat tidak akan otomatis hadir di daerah apabila tidak ada komunikasi, koordinasi, serta perjuangan dari pemerintah daerah.
“Walaupun kewenangannya pusat, tetapi kalau tidak diingatkan, tidak diperjuangkan, itu tidak turun,” tegasnya.
Jamal menilai langkah proaktif yang dilakukan Gubernur Gusnar Ismail dalam mengomunikasikan kebutuhan dan potensi Gorontalo kepada pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masuknya berbagai program pusat ke daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan APBD tidak selalu menjadi hambatan bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, selama mampu membangun kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat.
“Dengan uang terbatas, tetapi kita mau naik. Berarti kolaborasi dan sinergitas yang dibangun oleh pemimpin daerah di sini menandakan bahwa ini terjadi dengan sangat bagus,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan satu tingkat pemerintahan. Program pembangunan harus dirumuskan dan dilaksanakan secara bersama-sama agar memberikan hasil yang maksimal.
Karena itu, menurut Jamal, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota harus mengambil peran sesuai kewenangannya masing-masing.
“Bagaimana pusat mengambil bagian, provinsi mengambil bagian, kabupaten/kota juga mengambil bagian, sehingga hasilnya maksimal,” katanya.
Ia menegaskan, pola kolaborasi tersebut selama ini menjadi bagian dari upaya Gubernur Gusnar Ismail dalam mensinergikan berbagai program pembangunan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sebab, apabila masing-masing program berjalan tanpa keterpaduan, hasil pembangunan akan sulit diukur dan manfaatnya bagi masyarakat tidak akan maksimal.
“Ini telah dikerjakan oleh Bapak Gubernur, bagaimana mensinergikan program,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat sehingga berbagai program nasional dapat dihadirkan secara optimal di Gorontalo dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Fikri)
