GORUT — Keresahan publik kembali menguat di jantung Kota Gorontalo. Aliansi Mahasiswa Peduli Gorontalo Bersatu menggelar aksi simbolik di kawasan perlimaan pusat kota, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan ijazah bermasalah milik Wakil Bupati Gorontalo Utara.
Sudah berbulan-bulan publik menantikan kejelasan, namun proses penegakan hukum—khususnya oleh Polda Gorontalo—dinilai masih stagnan. Padahal menurut data dan temuan mahasiswa, persoalan tersebut bukan sekadar isu politik, melainkan menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Berdasarkan penelusuran riwayat pendidikan, Wakil Bupati tersebut tercatat menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Buluwangun, Jakarta, pada tahun 1982. Namun ia baru memperoleh ijazah SMA di Gorontalo pada tahun 2002—selisih waktu dua dekade yang memunculkan tanda tanya besar tentang keberlanjutan pendidikannya dan apa yang sebenarnya terjadi pada rentang waktu tersebut.
Yang turut disorot mahasiswa adalah sikap diam dari sang pejabat. Di tengah derasnya sorotan publik, ia tidak kunjung memberikan klarifikasi resmi. Keheningan itu dianggap menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dan perlu diurai melalui proses hukum yang transparan.
Sementara itu, aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan langkah konkret. Tidak ada pernyataan resmi maupun perkembangan signifikan yang dapat meredakan pertanyaan publik. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat yang kembali mempertanyakan konsistensi penegakan hukum: apakah hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas?
Aksi mahasiswa hari ini, menurut para peserta, bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah seruan moral untuk menjaga marwah pemerintahan daerah serta menegakkan nilai kejujuran dalam tubuh birokrasi.
“Kami tidak akan diam. Setiap hari kami akan lakukan aksi simbolik di setiap persimpangan Kota Gorontalo hingga gerakan puncak berupa aksi parlemen jalanan. Saat ini kami masih melakukan konsolidasi internal kepada seluruh organisasi mahasiswa, dan Insya Allah pada Selasa depan kami akan melakukan parlemen jalanan. Rakyat Gorontalo Utara berhak tahu apakah pemimpinnya berdiri di atas kejujuran atau kebohongan,” tegas Fikri, koordinator aksi. (*)
