GORONTALO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui satuan tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah IV melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025, yang berlangsung di aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Korsupgah Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto, bersama sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Gorontalo.
Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung tim KPK di Provinsi Gorontalo. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
"Ini merupakan kehadiran yang langka. Dengan kehadiran ini kita mendapatkan gambaran bagaimana seharusnya sistem berjalan sehingga tujuannya nanti kita tahu seperti apa. Kita akan diskusi nanti bersama KPK terutama menyangkut program-program strategis di Provinsi Gorontalo, juga bagaimana tata kelola perkebunan sawit di Gorontalo. Ini sangat perlu," ujar Gusnar.
Ia menambahkan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini sangat penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Gubernur menegaskan, pencegahan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Satgas Korsupgah Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto, menegaskan pentingnya komitmen bersama antara KPK dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
"Sinergi dan kolaborasi ini adalah kunci yang harus kita pegang betul. Tidak mungkin KPK hanya bekerja sendiri tanpa komitmen dari pemerintah daerah," ujar Tri Budi.
Ia menambahkan, KPK terus mendorong agar pemerintah daerah dapat melaksanakan upaya-upaya pencegahan secara maksimal, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam dan program pembangunan daerah.
Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah evaluasi dan penyelarasan program antara KPK dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan tujuan memperkuat integritas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. (Ayi)
