PEMKOT - Rabu (7/1/2026), Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel bersama Asisten I Setda Kota Gorontalo Iskandar Moerad dan Kepala BKPP Mulki Datau dijadwalkan bertolak ke Jakarta.
Mereka akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh guna mengonsultasikan nasib 95 tenaga non aparatur sipil negara (non ASN) yang tidak terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Besok Pak Wakil Wali Kota, Asisten I, dan Kepala BKPP ke Kemenpan RB dan BKN untuk mengonsultasikan nasib 95 non ASN,” kata Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat pembinaan tenaga non ASN yang tidak terakomodasi dalam pengadaan CPNS/PPPK Tahun Anggaran 2024.
Adhan menegaskan, Pemerintah Kota Gorontalo akan terus berupaya agar para tenaga non ASN tersebut tetap bekerja dan menerima gaji selama tidak melanggar ketentuan.
“Sesuai instruksi Menpan RB, gaji mereka sebenarnya hanya sampai September. Namun saya sudah meminta agar tetap dibayarkan sampai Desember,” ujarnya.
Ia mengaku keberatan jika harus memberhentikan para tenaga non ASN tersebut karena menyangkut kebutuhan hidup keluarga mereka.
Menurut Adhan, tidak terakomodasinya 95 non ASN itu disebabkan karena mereka mengikuti seleksi CPNS di sejumlah instansi lain sehingga tidak tercatat dalam basis data yang menjadi syarat pengangkatan PPPK.
Ia juga menyinggung banyaknya jumlah tenaga non ASN di lingkungan Pemkot Gorontalo akibat kebijakan pada periode pemerintahan sebelumnya yang tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kami juga masih menanggung kewajiban pembayaran utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp3,3 miliar per bulan,” ungkapnya.
Meski demikian, Adhan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan agar 95 tenaga non ASN tersebut tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.(ren)
