PEMPROV - Kota Gorontalo dinilai telah mencapai titik kulminasi maksimum sebagai kota sekaligus ibu kota Provinsi Gorontalo. Kondisi ini menuntut kolaborasi lintas wilayah serta intervensi pembangunan yang lebih terarah dan berbasis kajian ilmiah agar pertumbuhan ke depan tetap berkelanjutan.
Penilaian tersebut mengemuka dalam Diskusi Akhir Tahun – Refleksi Ekonomi 2025 dan Outlook Ekonomi 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo di Aula Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, Senin (29/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kinerja ekonomi sekaligus merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Paparan menarik disampaikan oleh Tim Peneliti Kajian Aglomerasi Kota Gorontalo, Syarwani Canon. Ia menjelaskan bahwa dengan keterbatasan luasan administratif yang dimiliki saat ini, berbagai intervensi pembangunan yang dilakukan Kota Gorontalo tidak lagi menghasilkan dampak maksimal.
“Dengan limitasi luasan administratif seperti sekarang, sekuat apa pun intervensi yang dilakukan, hasilnya tetap tidak akan optimal,” ujar pakar ekonomi wilayah yang juga pernah terlibat dalam riset pengembangan wilayah Kota Manado tersebut.
Secara ilmiah, rekomendasi kajian menunjukkan prioritas ekstensifikasi wilayah dengan bobot tertinggi 4,5, disusul perbaikan manajemen dan tata kelola dengan bobot 4,25, serta intensifikasi pembangunan dengan bobot 3,67. Menurutnya, peluang pengembangan masih sangat terbuka jika keterbatasan administratif dapat dikelola melalui kolaborasi antarwilayah, seiring pembenahan tata kelola dan strategi intensifikasi.
“Faktanya saat ini, beberapa fasilitas umum, fasilitas sosial, bahkan infrastruktur penunjang sudah tidak lagi mampu diakomodasi oleh kapasitas dan daya tampung Kota Gorontalo,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya menempatkan berbagai persoalan pembangunan pada kerangka kajian akademik, bukan sekadar narasi atau asumsi.
“Kita harus membiasakan berpikir dalam kerangka logis dan akademik untuk menopang pengalaman dan kondisi empiris. Bukan sekadar berpendapat, apalagi tanpa landasan wawasan yang memadai,” ujarnya.
Doktor pengembangan wilayah lulusan Universitas Gadjah Mada ini menambahkan, perencanaan dan implementasi pembangunan ke depan harus berjalan seirama melalui sinergi peran birokrasi, praktisi, dan akademisi, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan daerah.
Diskusi ini diharapkan menjadi pijakan strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan, agar tetap adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di tengah keterbatasan ruang dan dinamika ekonomi regional. (*)
