Selasa 19 Juli 2022
PEMPROV - Buku berjudul ‘Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia studi zaman orde baru sampai orde reformasi’ yang ditulis Hamka Hendra Noer menjadi topik pembicaraan dalam talkshow dan bedah buku yang digelar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Senin (18/7/2022) malam kemarin.
Buku tersebut berisi pandangan Hamka Hendra Noer tentang birokrasi yang menurutnya memiliki posisi sentral dan strategis untuk perubahan dan kemajuan bangsa. Birokrasi dituntut berfungsi sebagai problem solver (penyelesai masalah), bukan justru menjadi bagian dari masalah (part of the problem).
Tiga panelis yang dinilai sebagai akademisi terbaik dalam membedah buku di Provinsi Gorontalo yakni Dr. Muhadam Labolo, Prof. Dr. Rauf Hatu dan Dr. Basri Amin dihadirkan dalam Talkshow tersebut.
Dipandu oleh Femmy Udoki, acara tersebut berlangsung sangat dinamis dan interaktif. Para panelis menyampaikan tanggapan dari sudut pandang masing-masing. Hamka Hendra Noer selaku penulis buku sekaligus Penjabat Gubernur Gorontalo juga hadir dalam kegiatan itu.
Dirinya mengatakan, buku ini terlahir dari proses pengkajian yang panjang, tentang eksistensi politik dan birokrasi dalam demokrasi Indonesia. Buku yang terdiri dari 362 halaman ini, kata Hamka Hendra Noer, diselesaikan saat dirinya tengah menempuh jenjang S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 2012 silam.
“Ada mimpi dan harapan besar saat buku ini disusun. Bahwa kelak, suatu saat nanti bangsa ini akan tampil dengan wajah birokrasi yang netral dan juga wajah politik yang elegan, sehingga secara tidak langsung akan mewujudkan demokrasi berkualitas,” kata Hamka Hendra Noer saat menyampaikan Opening Speech dalam kegiatan yang dilaksanakan di halaman Museum Purbakala Kota Gorontalo tersebut.
Dalam kegiatan yang dihadiri sejumlah Akademisi, mahasiswa serta jajaran ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo itu, Hamka Hendra Noer juga menyampaikan sejumlah tantangan terkait bagaimana dirinya menyelesaikan buku tersebut.
“Proses editing buku ini sendiri kurang lebih butuh waktu dua tahun. Memang terlalu lama, tapi itu karena di sela–sela sebagai birokrat, saya juga berprofesi sebagai akademisi. Jadi membagi waktu antara birokrasi dan akademisi itu menjadi persoalan yang agak sedikit mengganggu dan pelik,” Hamka Hendra Noer.
Selain Akademisi, Mahasiswa dan ASN, Kegiatan ini juga dihadiri oleh Danrem 133 NWB, Kabinda Gorontalo, Kepala Bawaslu Provinsi Gorontalo serta tamu undangan lainnya.(*)
