Limboto (Go-Pena.id)– Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, menegaskan bahwa keberhasilan restorasi Kabupaten Gorontalo tidak cukup diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga harus tercermin dalam kualitas pelayanan publik, keadilan sosial, serta moralitas penyelenggara pemerintahan.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Tonny saat membuka Dialog Kebangsaan Tingkat Kabupaten Gorontalo Tahun 2026 di Kasmat Lahay Convention Center (KLCC), Limboto, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gorontalo melalui Bidang Ideologi itu mengangkat tema kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika dan spiritual bangsa yang beragam untuk mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang berkemajuan dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Tonny menekankan bahwa Pancasila tidak boleh sekadar menjadi simbol kenegaraan atau materi yang dihafalkan, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, pengambilan keputusan, hingga penyelenggaraan pemerintahan.
“Pancasila harus menjadi kompas moral sekaligus orientasi etik dalam setiap aspek kehidupan kita. Kelima silanya merupakan satu kesatuan yang utuh, saling menjiwai, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain,” tegasnya.
Ia menjelaskan, restorasi daerah membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, serta meninggalkan praktik-praktik yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Alih-alih hanya mengejar capaian pembangunan fisik, Tonny mendorong pemerintah daerah agar menjadikan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan.
“Kemajuan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak pembangunan yang dapat kita wujudkan, melainkan juga tentang seberapa besar manfaat pembangunan itu dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan keadilan sosial, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tonny menilai, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kemajuan infrastruktur, kualitas intelektual masyarakat, kematangan moral, kekuatan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Selain menyoroti peran pemerintah, Tonny mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masing-masing.
Ia mendorong para pendidik untuk memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Sementara itu, keluarga diharapkan menjadi ruang pertama pembentukan moral dan kepribadian anak.
Tokoh agama juga diharapkan terus memperkuat nilai spiritual, toleransi, dan kepedulian sosial. Adapun tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal sebagai bagian dari identitas dan persatuan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
Tonny turut menekankan perlunya komitmen bersama untuk melawan intoleransi, korupsi, diskriminasi, penyebaran informasi palsu, serta berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Baginya, restorasi tidak akan berjalan optimal apabila hanya menjadi agenda pemerintah tanpa didukung kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
“Jadikan dialog kebangsaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, memperbarui semangat pengabdian, dan membangun tekad bersama dalam merestorasi Kabupaten Gorontalo menuju daerah yang berkemajuan, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan,” pesannya.
Dialog kebangsaan tersebut menghadirkan Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Prof. Dr. Muhammad Sabri, M.Ag., sebagai narasumber utama.
Melalui dialog tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pengamalan Pancasila semakin kuat menjadi pijakan dalam mempererat persatuan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mengarahkan pembangunan agar lebih berkeadilan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
