Jakarta – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memperoleh kesempatan memaparkan kebijakan serta strategi layanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangkaian uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI), Kamis (20/11), di Hotel Grand Mercure Kemayoran.
Di hadapan tiga panelis yang terdiri dari pimpinan KIP RI, praktisi, serta aktivis keterbukaan informasi publik, Rektor UNG Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN.Eng., selaku atasan PPID, didampingi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Dr. Harto Malik, M.Hum., selaku PPID UNG, memaparkan kebijakan dan strategi informasi publik UNG dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berdampak.
Rektor UNG menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam uji publik ini merupakan bentuk komitmen nyata institusi dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari budaya akademik yang ingin terus kita bangun di UNG. Melalui forum ini kami belajar, memperbaiki, dan memastikan setiap informasi yang dibutuhkan publik dapat diakses dengan mudah dan berkualitas,” ujar Eduart.
Partisipasi PPID UNG dalam forum nasional ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan keseriusan kampus dalam terus berinovasi mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, responsif, dan sesuai standar keterbukaan.
Melalui strategi yang dipaparkan, UNG menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem layanan informasi yang mudah diakses serta berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi.
Sementara itu, Dr. Harto Malik menjelaskan bahwa partisipasi UNG merupakan bagian dari tahapan penilaian Monev KIP RI, di mana UNG berhasil lolos pada tahap awal dan diundang mengikuti uji publik.“Dari hasil penilaian monev, UNG kemudian diundang untuk mempresentasikan kebijakan dan strategi informasi publik bersama sejumlah badan publik lainnya seperti kementerian, BUMN, pemerintah provinsi, partai politik, dan perguruan tinggi,” jelas Harto. (*)
