KABUPATEN GORONTALO, GOPENA.ID – Ketika masyarakat harus rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan Pertalite, dugaan adanya kendaraan milik anggota legislatif yang memperoleh akses pengisian BBM dari depan antrean di SPBU Ulopato, Kabupaten Gorontalo, justru memicu sorotan publik.
Seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo berinisial AK diduga mendapatkan perlakuan khusus saat mengisi bahan bakar minyak (BBM). Kendaraan yang disebut-sebut miliknya diduga masuk melalui jalur depan antrean, sementara masyarakat lainnya masih berdesakan menunggu giliran.
Peristiwa tersebut direkam langsung oleh seorang warga yang berada di lokasi. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah kendaraan roda dua memenuhi area SPBU. Di tengah panjangnya antrean, terdapat aktivitas pengisian BBM di bagian depan yang kemudian memunculkan dugaan adanya akses istimewa bagi kendaraan tertentu.
Kondisi ini memantik kekecewaan warga. Pasalnya, antrean panjang bukan persoalan sepele bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada ketersediaan BBM.
Masyarakat harus mengorbankan waktu berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite. Namun, jika benar terdapat kendaraan yang bisa melewati antrean, hal itu tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan pelayanan di SPBU.
"Rakyat antre berjam-jam, tetapi aleg ini diduga justru masuk dari depan antrean," demikian inti keluhan warga yang merekam kejadian tersebut.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang lebih dahulu mendapatkan BBM, melainkan menyangkut prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Jabatan sebagai wakil rakyat semestinya tidak menjadi alasan untuk memperoleh keistimewaan di tengah kesulitan masyarakat.
Alih-alih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, dugaan perlakuan berbeda tersebut justru berpotensi menimbulkan persepsi bahwa masih ada perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dan mereka yang memiliki jabatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari anggota DPRD berinisial AK maupun pihak pengelola SPBU Ulopato terkait dugaan penerobosan antrean tersebut.
Publik pun menunggu penjelasan mengenai kronologi kejadian, status kendaraan yang dimaksud, serta alasan kendaraan tersebut berada di bagian depan antrean.
Masyarakat berharap pengelola SPBU memberikan pelayanan secara transparan dan adil tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan seseorang.
Sebab, di tengah keterbatasan pasokan dan panjangnya antrean Pertalite, semua masyarakat semestinya mendapatkan hak pelayanan yang sama. (Fikri)
