Oleh :
Toar W. J. Hatibie, S.Kom., MARS
(Analis Kebijakan pada Disdukcapil Kota Gorontalo
Dosen Praktisi pada Universitas Bina Mandiri Gorontalo Prodi Administrasi Rumah Sakit)
Bayangkan skenario ini: Anda sudah mengantre berjam-jam di bank untuk mengurus pencairan dana darurat, atau sedang terburu-buru di bandara untuk urusan kerja yang mendesak. Begitu menyodorkan KTP, petugas mengerutkan dahi. Sistem menolak data Anda. Alasannya terdengar sepele, namun fatal: nama di KTP tertulis "Sitti", sementara di paspor atau buku tabungan tertera "Siti". Kurang satu huruf 't'.
Bagi sebagian orang, perbedaan satu huruf atau kesalahan ketik pada tempat lahir dianggap angin lalu. "Kan orangnya sama, wajahnya sama," begitu kilah yang sering terdengar di loket pelayanan. Namun, di era transformasi digital saat ini, argumen sentimental seperti itu tidak lagi berlaku. Komputer bekerja dengan logika biner yang kaku. Bagi sistem digital, beda satu karakter berarti dua entitas yang sepenuhnya berbeda.
Kasus penolakan layanan akibat inkonsistensi data adminduk (administrasi kependudukan) bukanlah cerita baru, melainkan realitas harian yang berulang. Mulai dari urusan gagal mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, kendala validasi bantuan sosial, penolakan pengajuan paspor, hingga urusan perbankan. Semua bermuara pada satu hulu yang sama: ketidakselarasan data pada dokumen dasar kependudukan dan/atau dokumen keperdataan lainnya.
Mengapa hal ini menjadi begitu krusial sekarang? Jawabannya adalah integrasi data. Pemerintah Indonesia tengah memacu implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Kini, Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah bertransformasi menjadi poros utama dari segala jenis layanan publik. NIK bukan lagi sekadar deretan angka di atas kepingan plastik, melainkan "kunci digital" yang menghubungkan setiap warga negara dengan hak-hak sipil dan sosial mereka. Ketika kunci tersebut cacat—meski hanya satu huruf pada nama yang melekat padanya—maka seluruh pintu layanan otomatis terkunci.
Mata rantai tertib data ini sebenarnya dimulai sejak langkah pertama seorang warga negara diakui secara penuh oleh hukum, yaitu saat menginjak usia 17 tahun. Di titik inilah perekaman biometrik—mulai dari iris mata, sidik jari, hingga pasfoto wajah—menjadi krusial.
Bagi remaja yang baru memasuki usia dewasa, perekaman KTP-el bukan sekadar ritual formalitas untuk mendapatkan selembar kartu identitas atau hak pilih dalam pemilu. Perekaman biometrik adalah proses "mengunci" identitas tunggal seseorang agar tidak bisa digandakan atau disalahgunakan oleh pihak lain di kemudian hari. Jika sejak perekaman perdana ini ada perbedaan penulisan nama antara akta kelahiran, ijazah sekolah, dan data yang diinput ke sistem, maka "cacat bawaan" ini akan terus terbawa hingga mereka kuliah, bekerja, dan menata masa depan.
Menyadari tantangan tersebut, kesadaran mandiri dari masyarakat tentu harus diimbangi dengan langkah aktif dari pemerintah. Di sinilah pentingnya program 'jemput bola' yang gencar dilakukan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah menengah. Melalui perekaman massal di SMA atau SMK, petugas tidak hanya mendekatkan pelayanan kepada para pelajar, tetapi juga memutus rantai keengganan berurusan dengan birokrasi. Langkah proaktif ini memastikan bahwa begitu para siswa ini genap berusia 17 tahun, mereka langsung mengantongi identitas resmi yang valid dan siap digunakan untuk masa depan mereka.
Namun di luar program tersebut, budaya masyarakat kita secara umum masih cenderung reaktif. Loket-loket pelayanan dinas biasanya baru diserbu warga ketika mereka terdesak kebutuhan akut. Saat anak mau masuk sekolah, saat anggota keluarga jatuh sakit dan butuh jaminan kesehatan, atau saat hendak mengajukan kredit rumah. Akibatnya, proses verifikasi dan perbaikan data dilakukan dengan tergesa-gesa di tengah situasi yang penuh tekanan.
Padahal, paradigma adminduk hari ini sudah bergeser dari sekadar urusan birokrasi kertas menjadi pilar perlindungan diri. Pemerintah pun telah membuka ruang akses yang lebih fleksibel melalui inovasi seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui IKD yang tertanam di gawai, masyarakat—terutama generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi—sebenarnya diberikan otoritas dan kemudahan untuk memeriksa, memantau, dan memastikan validitas data mereka sendiri secara mandiri tanpa harus menunggu masalah datang mengetuk pintu.
Tertib adminduk di era digital bukan lagi sekadar kepatuhan terhadap aturan negara, melainkan bentuk literasi digital yang paling mendasar bagi setiap individu. Menunda perekaman biometrik bagi yang sudah wajib KTP, atau membiarkan kesalahan satu huruf pada dokumen yang ada, sama saja dengan menabung masalah untuk masa depan.
Sebelum urusan publik Anda berantakan dan hak-hak Anda tersendat di meja pelayanan, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa kembali dokumen kependudukan keluarga kita. Bagi para orang tua, pastikan anak-anak yang telah menginjak usia 17 tahun segera melakukan perekaman data biometrik secara benar. Sebab di dunia yang digerakkan oleh data, ketelitian satu huruf dan kecepatan merekam identitas adalah penentu kenyamanan hidup kita di masa depan. (*)
