GORONTALO - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rahmat Gobel, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait pengelolaan potensi ekonomi daerah saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo.
Dalam dialog bersama kepala dinas dan staf Diskumperindag, Rahmat Gobel menyoroti kesenjangan mencolok antara nilai ekspor jagung yang disebut mencapai triliunan rupiah dengan kesejahteraan petani yang belum menunjukkan perubahan berarti. Berdasarkan data yang ditelusuri Rahmat Gobel, nilai ekspor jagung Gorontalo disebutkan menembus angka triliun.
“Kemarin saya cek langsung ke BPS, ternyata ekspor jagung dari Gorontalo tidak tercatat di sini, melainkan dicatat melalui Sulawesi Utara. Artinya, keuntungan besar dari perdagangan itu mengalir ke pihak lain. Sementara itu, pemerintah provinsi, kabupaten, desa, apalagi para petani, hampir tidak merasakan manfaat nyatanya. Kita sering bangga menyebut diri sebagai penghasil jagung terbesar, tapi coba tanyakan langsung ke petani, pendapatan mereka tidak bertambah, angka kemiskinan pun masih tinggi,” ujar Gobel.
Politisi dari Partai NasDem itu menilai, fakta tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pembangunan ekonomi, baik dari tingkat pusat hingga daerah, belum berjalan tepat sasaran. Berbagai subsidi yang digulirkan pemerintah mulai dari bibit hingga pupuk menurutnya, justru lebih banyak dinikmati oleh para pedagang dan pengepul, bukan oleh produsen utama di tingkat desa.
Selain itu, Gobel juga membahas program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Koperasi Merah Putih dan Desa Merah Putih. Ia memandang inisiatif ini sebagai kelanjutan semangat pembangunan.
Gobel mengingatkan rekan-rekan separtainya, baik yang duduk di DPR maupun yang bertugas di pemerintah daerah, untuk tidak sekadar membagikan bantuan sesaat. Ia menekankan perlunya merumuskan visi besar untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM. Sebagai contoh langkah nyata, Gobel menyebut telah berinvestasi di kawasan pelabuhan Gorontalo Utara serta membangun kawasan industri berbasis halal, dengan tujuan jangka panjang menjadikan Gorontalo sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Tugas kita tidak cukup hanya menerima aspirasi masyarakat lalu menyampaikannya ke pusat. Kita wajib mencari solusi konkret. Traktor dan bibit memang sudah dibagikan, namun jika tidak diikuti pembangunan industri pengolahan, maka nilai tambah komoditas tidak akan tercipta dan masalah tidak akan selesai. Saya ingin Gorontalo sudah siap saat krisis pangan dunia terjadi di masa mendatang,” jelasnya. (*)
