GORONTALO – Penguatan kesehatan ibu dan percepatan penurunan stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Gorontalo. Evaluasi bidang kesehatan masyarakat menunjukkan masih perlunya penguatan deteksi dini, penanganan kegawatdaruratan, serta sistem rujukan untuk mencegah kematian ibu.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Evaluasi Bidang Kesehatan Masyarakat yang membahas stunting dan kesehatan ibu, Senin (5/10/2026), di Aula Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo.
Dalam evaluasi tersebut tercatat sebanyak 32 kasus kematian ibu. Dari jumlah itu, 21 kasus atau 65,6 persen merupakan kematian dengan penyebab obstetrik langsung, terutama hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan obstetrik.
Hipertensi dalam kehamilan menjadi penyebab terbesar dengan 13 kasus atau 40,6 persen. Kasus tersebut terdiri atas delapan kasus eklamsia dan impending eklamsia serta lima kasus preeklamsia berat (PEB).
Sementara itu, perdarahan obstetrik tercatat sebanyak delapan kasus atau 25 persen. Kondisi yang ditemukan antara lain perdarahan postpartum atau nifas, atonia uteri, inversio uteri, dan solusio plasenta.
Komplikasi yang menonjol dalam kasus tersebut adalah syok hipovolemik berat setelah persalinan. Selain itu, terdapat tiga kasus atau 9,4 persen yang meninggal dalam proses rujukan atau Death on Arrival (DOA).
Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, mengatakan hasil evaluasi tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat kesinambungan pelayanan kesehatan ibu sejak masa kehamilan hingga persalinan.
“Kita harus memastikan risiko ditemukan lebih awal, ditangani lebih cepat, dan dirujuk dengan tepat. Penguatan ANC, skrining hipertensi sejak kunjungan pertama, kesiapan obat, serta sistem rujukan kegawatdaruratan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menyelamatkan ibu,” ujar Anang.
Menurutnya, penguatan pelayanan kesehatan ibu juga harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan masalah gizi dan stunting. Kesehatan ibu selama kehamilan, status gizi, kualitas pelayanan antenatal, serta pemantauan pertumbuhan anak merupakan rangkaian intervensi yang saling berkaitan dalam membangun kesehatan sejak awal kehidupan.
Evaluasi juga menemukan 10 kasus atau 31,25 persen kematian ibu dengan penyakit penyerta atau komorbiditas. Di antaranya empat kasus infeksi paru atau tuberkulosis (TB), tiga kasus HEG berat, dua kasus infeksi sistemik atau SIRS, serta penyakit kronis seperti hipertiroid dan chronic kidney disease (CKD).
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Syafiin S. Napu, mengatakan pendekatan pelayanan perlu semakin terintegrasi, khususnya bagi ibu hamil yang memiliki penyakit penyerta.
“Kesehatan ibu dan anak harus kita lihat sebagai satu kesinambungan pelayanan. Ibu hamil dengan komorbid membutuhkan penanganan terpadu, sementara pada sisi lain pertumbuhan dan perkembangan anak harus dipantau secara konsisten agar risiko gangguan gizi dapat ditemukan sedini mungkin,” kata Syafiin.
Selain kematian ibu, evaluasi turut membahas percepatan penurunan stunting dengan mengacu pada data Sigizi Kesga per 5 Oktober 2026.
Salah satu praktik yang ditampilkan dalam evaluasi adalah Moosehati Terpadu di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai bagian dari intervensi berbasis masyarakat.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat dan layanan kesehatan dasar sebagai bagian penting dalam menemukan masalah gizi lebih awal. Pemantauan pertumbuhan anak, identifikasi risiko, pemberian intervensi sesuai kebutuhan, serta keterhubungan dengan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari upaya memastikan anak tidak terlambat mendapatkan penanganan.
Evaluasi stunting juga diarahkan agar program tidak hanya berorientasi pada angka prevalensi, tetapi juga pada kemampuan sistem kesehatan dalam menemukan dan menangani anak berisiko secara lebih cepat.
Karena itu, penguatan Posyandu, Puskesmas, kader, keluarga, serta koordinasi lintas sektor dinilai tetap menjadi bagian penting dalam strategi penanganan stunting.
Dari sisi kewilayahan, kasus kematian ibu masih tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Gorontalo mencatat kasus tertinggi dengan 12 kasus atau 37,5 persen, disusul Bone Bolango enam kasus atau 18,8 persen.
Selanjutnya, Gorontalo Utara dan Boalemo masing-masing mencatat empat kasus atau 12,5 persen. Sementara Kota Gorontalo dan Pohuwato masing-masing mencatat tiga kasus atau 9,4 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa intervensi kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Penguatan pelayanan ANC, deteksi risiko, penanganan komorbid, kesiapan fasilitas kesehatan, hingga sistem rujukan perlu berjalan bersama dengan intervensi pencegahan dan penanganan masalah gizi pada ibu dan anak.
Sejumlah langkah strategis menjadi perhatian dalam evaluasi, mulai dari memperkuat skrining hipertensi sejak ANC pertama, meningkatkan kemampuan deteksi PEB dan eklamsia, memperkuat pelayanan bagi ibu dengan komorbid, memastikan kesiapan rujukan kegawatdaruratan, hingga memperkuat pemantauan pertumbuhan dan intervensi gizi pada anak.
Bagi Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, keberhasilan program kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh mata rantai pelayanan bekerja secara terintegrasi.
Keluarga, kader, bidan, tenaga kesehatan, Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi memiliki peran dalam memastikan risiko kesehatan ditemukan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih berat. (*)
