PEMKOT - Pemerintah Kota Gorontalo bakal memberlakukan sistem satu arah (One way) di Jalan Dr. H.B. Jasin.
Sebelum diterapkan, akan diuji coba terlebih dahulu mulai 27 hingga 28 Oktober 2025. Tujuan dari penerapan One Way ini, mengurai kemacetan yang kian parah di salah satu jalur utama yang ada di ibu kota provinsi tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Hermanto Saleh, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo, Balai Kementerian Perhubungan, dan Satlantas Polresta Gorontalo Kota.
“Arus kendaraan di pusat kota semakin padat, sehingga perlu dilakukan penataan sistem lalu lintas. Pak Wali Kota Gorontalo menghendaki agar sistem satu arah ini segera diuji coba di Jalan H.B. Jasin,” ujar Hermanto.
Ia menyebut, ruas jalan nasional ini akan diarahkan keluar kota, dari simpang empat McDonald menuju simpang lima Bundaran Telaga. Setelah dua hari uji coba, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dan menyampaikan hasilnya ke Kementerian Perhubungan Darat untuk menentukan langkah lanjutan.
“Uji coba ini penting sebagai dasar evaluasi apakah sistem satu arah bisa diterapkan permanen. Kami berharap masyarakat memahami dan mendukung pelaksanaannya,” tambah Hermanto.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Rahmanto Idji, menjelaskan bahwa secara teknis pelaksanaan di lapangan akan melibatkan Polda, Polresta, BPTD Wilayah 21, Kementerian Perhubungan, dan Satpol PP.
“Penerapan sistem satu arah ini sudah sangat mendesak. Jumlah kendaraan di Kota Gorontalo meningkat 5–10 persen per tahun, sedangkan ruas jalan tetap. Saat ini tingkat kepadatan di Jalan H.B. Yasin sudah mencapai 82 persen, atau level D dalam standar lalu lintas,” jelas Rahmanto.
Uji coba akan dilaksanakan dua sesi, yakni pagi pukul 07.00–09.00 WITA dan sore pukul 16.00–18.00 WITA. Dishub juga menyiapkan baliho, water barrier, serta petugas pengatur lalu lintas di titik strategis untuk membantu masyarakat menyesuaikan arah baru.
“Setelah evaluasi, kami akan rapat kembali bersama Kementerian Perhubungan untuk menentukan apakah sistem satu arah ini layak diterapkan secara permanen,” pungkasnya. (*)
