GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan bahwa pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar memenuhi target pembangunan menuju tahun 2030.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop Tahap I Penguatan Tata Kelola SDGs Kota Gorontalo yang digelar di Hotel Aston. Pada kesempatan itu, pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemulung dan petugas kebersihan, dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, mengatakan bahwa 17 tujuan SDGs pada dasarnya merupakan pedoman untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki daerah.
Menurutnya, keberhasilan SDGs tidak hanya diukur dari terpenuhinya indikator administrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan Kota Gorontalo sebagai wilayah yang nyaman dan layak dihuni.
"Konsep kesejahteraan yang selama ini kita kenal kini dikemas dalam kerangka SDGs yang lebih terukur. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh pihak dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut," ujar Indra saat membuka kegiatan, Kamis (16/7/2026).
Dalam paparannya, Indra menyoroti persoalan pengelolaan sampah sebagai salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Menurut dia, meningkatnya volume sampah tidak selalu dipandang sebagai persoalan negatif, melainkan juga dapat menjadi indikator bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi dan aktivitas perdagangan di kawasan perkotaan secara langsung akan berdampak pada bertambahnya produksi sampah. Karena itu, tantangan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang semakin baik.
"Jangan melihat persoalan sampah hanya dari sisi negatifnya. Di kota-kota yang berkembang, peningkatan volume sampah juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Artinya, Kota Gorontalo sedang bertumbuh," katanya.
Sebagai satu-satunya daerah yang berstatus kota di Provinsi Gorontalo, lanjut Indra, Kota Gorontalo memegang peranan penting sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut menuntut tersedianya infrastruktur yang memadai, termasuk lingkungan yang bersih dan tertata, guna mendukung investasi serta sektor pariwisata.
"Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa Kota Gorontalo siap mengelola persoalan ini sehingga mampu memberikan rasa nyaman bagi pelaku usaha, pekerja, maupun wisatawan yang datang," ujarnya.
Selain itu, Indra mengingatkan agar penyusunan tata kelola SDGs dilakukan secara partisipatif. Ia menilai pembahasan tidak cukup hanya melibatkan pemerintah dan kalangan akademisi, tetapi juga harus membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terhadap persoalan di lapangan.
Ia mencontohkan, dalam isu pengelolaan sampah, masukan dari pemulung maupun petugas kebersihan sangat penting karena mereka memahami proses pemilahan hingga penanganan sampah secara langsung.
"Pengalaman mereka di lapangan merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Dengan melibatkan mereka, kebijakan yang disusun akan lebih realistis, berbasis data, dan mudah diterapkan," pungkasnya.
