GORONTALO – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Gorontalo, Rachmat Gobel mengaku optimis bahwa Gorontalo akan mengalami kemajuan di tahun-tahun mendatang. “Sudah terlihat ada cahaya dan bibit-bibit kemajuan. Syaratnya bersatu dan simpan warna-warna partai,” katanya, Senin, 15 Desember 2025.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Seminar Nasional Akselerasi Pembangunan dan Kemakmuran Gorontalo di Grand Palace Convention Center, Gorontalo. Seminar ini menghadirkan ekonom dari Jakarta, Sunarsip, guru besar ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo Muhammad Amier Arham, dan Kepala Bank Indonesia Gorontalo Bambang Satya Permana. Seminar ini dihadiri para pejabat setempat, akademisi, anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan para mahasiswa. Seminar ini diadakan dalam rangka refleksi akhir tahun 2025 dan 25 tahun kelahiran Provinsi Gorontalo. Hingga kini, ranking persentase penduduk miskin di Gorontalo tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, demikian pula dengan ranking Indeks Pembangunan Manusia yang tetap menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.
Gobel mengatakan, tanda-tanda hadirnya kemajuan Gorontalo tampak dari hadirnya tiga proyek besar di Gorontalo. Pertama, pembangunan bendungan dan waduk Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango. Bendungan dan waduk ini akan mengurangi banjir secara signifikan, irigasi bagi hampir 5 ribu haktare sawah, menghasilkan listrik dari tenaga air dan tenaga surya, dan tumbuhnya industri pariwisata. Kedua, pembangunan pelabuhan internasional Anggrek dan Kawasan Ekonomi Khusus Pangan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini akan melahirkan industri pengoalahan pangan dan membuka pintu ekspor ke negara-negara Asia Timur. Ketiga, pembangunan industri pengolahan tambang emas di Kabupaten Pohuwato. “Semuanya akan menyerap tenaga kerja yang besar, menggerakkan UMKM, dan memberikan efek berantai serta hadirnya investasi ekonomi,” katanya.
Untuk itu, Gobel meminta kepada para kepala daerah dan aparat birokrasi mengembangkan sikap mental dan pola kerja yang ia sebut sebagai biropreneurship. Ia menggabungkan dua kata, yaitu birokrasi dan entrepreneurship. Dengan demikian biropreneurship ia maknai sebagai sikap mental dan pola kerja birokrasi menjadi seperti sikap mental dan pola kerja kewirausahaan. “Yaitu dari setiap pengeluaran anggaran harus mempertimbangkan output dan outcome. Sehingga anggaran bukan sekadar untuk dihabiskan, tapi lihat apa manfaatnya,” katanya.
Sunarsip mengatakan, setelah 25 tahun Provinsi Gorontalo hadir, ternyata struktur ekonomi Gorontalo tak banyak mengalami perubahan. Pertama, Gorontalo belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kedua, ekonomi Gorontalo hanya mengandalkan konsumsi domestik, yaitu konsumsi rumah tangga dan mengandalkan APBD. Karena itu, Sunarsip meminta agar pemda di Gorontalo untuk mendorong investasi swasta dan mempercepat industrialisasi yang berbasis pada pertanian, perikanan, dan perkebunan. Menurutnya, Gorontalo harus lepas dari ekonomi ekstraktif menuju ke ekonomi industri.
Hal senada juga disampaikan Bambang Satya Permana. “Investasi harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan industri pengolahan harus didorong dengan kuat,” katanya. Selain itu, katanya, pembangunan sumberdaya manusia dan penguatan program pendidikan harus menjadi prioritas. Ia juga menyarankan “3 Si”, yaitu transformasi, inovasi, dan kolaborasi.
Muhammad Amier Arham menyampaikan, APBD di Gorontalo terus meningkat namun angka kemiskinan justru lambat berkurang. Pada sisi lain, katanya, angka gini rasio terus meningkat, yang menunjukkan tingkat ketimpangan makin parah. Angka gini rasio Gorontalo pada 2002 adalah 0,265, sedangkan pada 2025 adalah 0,392. Arham juga menunjukkan grafik meningkatnya pangsa sektor pertanian dan menurunnya pangsa sektor industri. Hal ini menunjukkan proses deindustrialisasi di Gorontalo. Karena itu, ia meminta agar terjadi transformasi ekonomi dan hilirisasi komoditi. Sebagai ilustrasi, ia menyampaikan bahwa jagung merupakan komoditi utama dan ekspor utama Gorontalo. Namun yang menikmati kuntungan jagung adalah pedagang dan eksportir. Dengan mendorong industri pengolahan, katanya, maka komoditi jagung akan dinikmati oleh lebih banyak orang.
Sun Biki, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa penyebab Gorontalo tak kunjung lepas dari provinsi termiskin karena elitenya tak bisa move on dan belum bisa menjadi rahmat bagi masyarakat Gorontalo. Menanggapi hal ini, Arham menyampaikan bahwa elite Gorontalo sangat rapuh dan saling menjatuhkan satu sama lain. “Tidak pernah bersatu dan tidak pernah kompak,” katanya. Ia juga menyarankan agar program pemerintah jangan mengikuti common sense dan harus teknokratis. Selain itu, katanya, harus meninggalkan ekonomi ekstraktif dan melakukan kebijakan afirmatif. Untuk itu, ia meminta agar ada perbaikan di sektor pendidikan. Ia menunjukkan data kemiskinan di Gorontalo sangat berkorelasi dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan, khususnya APM SLTA dan APM pendidikan tinggi. Makin rendah APM, makin tinggi angka kemiskinan. Karena itu, ia menyarankan agar pemda memberikan beasiswa pendidikan, selain beasiswa dari pemerintah pusat. (*)
