GORONTALO -Di GERINDRA tidak dikenal "kader lama" dan 'kader baru". "Sekali jadi kader GERINDRA maka dia punya hak yang sama dengan kader GERINDRA lainnya. Apa pun itu...," tutur Abdul Karim Aljufri, koordinator regional (Koreg) GERINDRA untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Seperti diketahui, sang Koreg tersebut telah menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) GERINDRA kepada sejumlah tokoh Gorontalo, belum lama ini.
Juru Bicara GERINDRA Gorontalo, Wahidin Ishak menambahkan bahwa GERINDRA sangat selektif memilih kader. "Sebab, kami tidak sembarangan menentukan si A atau si B menjadi kader GERINDRA. Menjadi kader GERINDRA itu tidak gampang, bro.... Yaa kira-kira semua parpol sama susahnya untuk mendapatkan gelar "kader"," tutur Wahidin.
Menurutnya, para tokoh yang sudah disebutkan masuk GERINDRA satu per satu itu sebetulnya bukanlah tokoh yang pertama kali masuk ke Partai GERINDRA.
Pada tahun 2012 sudah ada yang lebih dulu masuk GERINDRA yaitu Elnino Mohi yang sekarang jadi ketua GERINDRA Gorontalo. "Sebelum Ketua Elnino Mohi masuk GERINDRA, sudah ada juga sejumlah tokoh yang terlebih dahulu masuk GERINDRA," tutur Wahidin.
Menurut Wahidin, masuknya para tokoh Gorontalo ke GERINDRA belakangan ini adalah pertanda besarnya animo masyarakat Gorontalo terhadap partai politik besutan Prabowo Subianto itu. "Kepecayaan para tokoh yang masuk ke GERINDRA itu sangat kami hargai dan tentu saja kami sangat berterimakasih atas kepercayaan itu," lanjut Wahidin.
Dengan masuknya para tokoh ke GERINDRA, kata Wahidin, itu untuk saling menguatkan sesama kader, bukan untuk saling melemahkan untuk kepentingan sendiri. "Jadi, masuknya para tokoh ke GERINDRA adalah keuntungan bagi kami karena mendapatkan energi yang makin lama makin membuncah," cecar Wahidin Ishak.
Di akhir, bagi kader GERINDRA, kepentingan negara dan daerah harus lebih besar dari kepentingan partai maupun golongan. "Kader GERINDRA pasti menyadari bahwa sebesar apa pun kepentingan politik maka kepentingan negara dan daerah diletakkan di atasnya. Urutannya menurut prioritas adalah (1) kepentingan negara/daerah, (2) kepentingan kelompok/rakyat, (3) kepentingan partai, (4) kepentingan perorangan/individual," tutupnya. (*)
