GORONTALO - Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Novalandi Gani memberikan tanggapan serius terkait usulan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Dalam rapat internal Pansus yang digelar di Ruang Rapat Dulohupa DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (11/5/2026), Novalandi menekankan agar pengambilan keputusan tidak dilakukan secara terburu-buru sebelum ada referensi yang matang dari daerah lain.
Novalandi menyarankan agar Pansus melakukan studi komparasi ke daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan penyesuaian SOTK. Menurutnya, hal ini krusial untuk melihat efektivitas skema yang diusulkan terhadap kondisi daerah.
"Saya menyarankan untuk belum secepat itu kita memutuskan sebelum kita memiliki referensi lain dari daerah lain. Penting bagi kita melakukan studi komparasi untuk melihat apakah skema yang akan diberlakukan nanti akan berhasil atau tidak," ujar Novalandi dalam rapat tersebut.
Novalandi juga menyoroti pentingnya konsultasi dengan kementerian terkait. Hal ini guna memastikan bahwa payung hukum dan seluruh aspek dalam SOTK yang baru tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa fokus utama dari perombakan struktur ini termasuk rencana penggabungan atau pemisahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus didasarkan pada asas manfaat bagi masyarakat dan efisiensi birokrasi, bukan sekadar mengakomodasi keinginan pemerintah daerah.
"Kita harus mempertimbangkan asas manfaat setelah terjadi (perubahan) SOTK ini. Apa progresnya? Kalau positifnya lebih banyak, tidak ada alasan untuk menolak. Namun jika merugikan, ini tentu akan menjadi pertimbangan kami semua," tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap agar hasil dari studi komparasi dan konsultasi pusat tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam rapat finalisasi mendatang. Keputusan mengenai OPD mana yang akan digabung atau tetap berdiri sendiri harus diambil dengan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus dan dihadiri oleh perwakilan berbagai fraksi yang juga turut memberikan pandangan terkait urgensi pembahasan Ranperda ini bagi kemajuan Kabupaten Gorontalo. (Fikri)
