PEMPROV — Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kelas Koperasi Tambang Rakyat di daerahnya. Tanpa mengenal lelah, orang nomor satu di Provinsi Gorontalo itu bersama Kapolda Gorontalo dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo melanjutkan agenda kerja hari kedua di Bumi Seribu Masjid, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selasa (14/10/2025)
Dalam kunjungannya ke Markas Polda NTB, rombongan Gubernur Gorontalo diterima langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, didampingi Irwasda, Dirreskrimsus, dan sejumlah pejabat utama Polda NTB.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas penguatan tata kelola dan pengembangan Koperasi Tambang Rakyat. Kali ini, pembahasan difokuskan pada aspek teknis operasional dan strategi kolaborasi yang terbukti berhasil diterapkan di NTB.
Menurut Gubernur Gusnar, hal menarik dari model koperasi pertambangan di NTB adalah dampak nyatanya terhadap pengurangan angka kemiskinan di wilayah tersebut. “Skema yang dijalankan di sini tidak hanya menata pengelolaan lingkungan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ini yang ingin kita adopsi di Gorontalo,” ujarnya.
Lebih lanjut, dari hasil pembahasan tersebut, terdapat sejumlah hal penting yang menjadi perhatian untuk diterapkan di Gorontalo. Salah satunya adalah perlunya kemudahan dan fasilitasi bagi koperasi dalam proses pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal ini dianggap sebagai langkah awal untuk memberikan legalitas dan kepastian usaha bagi para penambang rakyat.
Selain itu, Gubernur Gusnar menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai pengurus inti koperasi. Dengan begitu, pengelolaan koperasi benar-benar berpihak dan dikelola oleh warga setempat yang memahami kondisi sosial maupun geografis wilayahnya.
Kolaborasi lintas elemen juga menjadi kunci penting. Di NTB, koperasi tambang dikelola dengan melibatkan berbagai pihak seperti Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), LSM, investor, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai anggota maupun anggota luar biasa. Pola kolaboratif ini terbukti mampu memperkuat posisi koperasi sekaligus memperluas manfaat ekonominya.
Dalam hal manajemen, pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan menjadi salah satu faktor keberhasilan. Di NTB, sistem pelaporan koperasi sudah berbasis aplikasi daring, sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara terbuka. Model ini dinilai sangat relevan untuk diterapkan di Gorontalo agar kepercayaan publik terhadap koperasi semakin meningkat.
Selain itu, skema Izin Pertambangan Rakyat (IPERA) diharapkan dapat dibuat secara rasional dan tidak memberatkan para pelaku tambang rakyat. Dengan aturan yang jelas dan proporsional, kegiatan tambang bisa berjalan tertib tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
Dari sisi ekonomi, penerapan sistem koperasi tambang yang baik akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Keuntungan dari sektor pertambangan rakyat tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi kas daerah dan pembangunan wilayah.
Lebih jauh, Gubernur Gusnar optimistis bahwa manfaat dari pengelolaan koperasi tambang yang profesional tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat lokal, tetapi juga berdampak luas hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten.
Melalui kolaborasi dan pembelajaran dari keberhasilan NTB, Gubernur Gusnar berharap koperasi tambang di Gorontalo dapat naik kelas — menjadi lebih modern, transparan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
