PEMPROV — Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Urgensi Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi Kota Gorontalo: Sebuah Strategi Akselerasi Pembangunan Regional, Pemerataan, dan Peningkatan Kinerja Central Place” menjadi bagian dari upaya mendukung penuh program Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, MM, dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dalam memperkuat pembangunan daerah berbasis riset dan kolaborasi lintas sektor.
FGD ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan kalangan akademisi, dipimpin oleh Ketua Tim Peneliti, Prof. Dr. Syarwani Canon. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk menyusun rekomendasi penataan wilayah yang logis, ilmiah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, yang menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam memperkuat dasar ilmiah setiap kebijakan pembangunan.
“Tujuan kita adalah membentuk opini dan pemikiran bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu didasari oleh pandangan yang logis dan akademis. Alhamdulillah, kita mampu berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang telah beberapa kali melakukan riset, termasuk riset yang relevan dengan kajian ini,” ujar Wahyudin.
Ia menambahkan, dinamika diskusi dalam FGD kali ini telah mulai mengerucut pada sejumlah rekomendasi penting yang dapat menjadi arah strategis kebijakan ke depan.
“Dari pembahasan tadi, sudah mulai terlihat tiga hal utama yang bisa menjadi rekomendasi. Pertama, perbaikan tata kelola ruang dan pembangunan di Kota Gorontalo, termasuk pengaturan alokasi perumahan, penyediaan ruang terbuka, dan pengendalian konversi lahan. Kedua, antisipasi keterbatasan ruang kota dengan menyiapkan fasilitas dan investasi untuk sarana prasarana strategis. Ketiga, perlunya kolaborasi lintas kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur bersama,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa beberapa fasilitas seperti pelabuhan, terminal kontainer, dan kawasan perumahan baru tidak lagi dapat diakomodir dalam batas administratif Kota Gorontalo yang terbatas. Karena itu, perlu dilakukan ekstensifikasi kawasan serta pembangunan infrastruktur regional secara terpadu, seperti proyek SPAM Regional yang melibatkan lintas kabupaten/kota.
Sementara itu, Prof. Dr. Syarwani Canon dalam paparannya menyoroti tingginya kepadatan penduduk Kota Gorontalo yang telah mencapai 2.589 jiwa per kilometer persegi, menjadikan kota ini salah satu yang terpadat di kawasan Sulawesi dan Nusa Tenggara. Fenomena urban sprawl ke wilayah penyangga seperti Telaga, Tilango, Tapa, dan Kabila menandakan perlunya strategi penataan ulang wilayah aglomerasi.
“Kota Gorontalo ke depan harus mampu berfungsi secara optimal sebagai central place ekonomi dan sosial bagi wilayah sekitarnya. Tapi itu hanya bisa dicapai jika ada sinergi tata ruang, pemerataan investasi, serta koordinasi kebijakan antarwilayah,” ungkap Prof. Syarwani.
Riset ini juga mencatat terjadinya penurunan lahan sawah sebesar 144 hektare (12,87%) dalam periode 2013–2022, yang menunjukkan tekanan kuat terhadap ruang akibat ekspansi kawasan terbangun. Data tersebut memperkuat urgensi kebijakan pengendalian tata ruang berbasis bukti dan kolaborasi antarwilayah.
FGD ini menjadi wujud nyata kolaborasi akademik dan pemerintahan dalam memperkuat landasan ilmiah pembangunan Provinsi Gorontalo. Hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang mendukung visi pembangunan berkelanjutan Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie. (Wan)
