Gorontalo, gopena.id — Suasana khidmat dan penuh semangat memenuhi Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada Rabu (12/8/2026). Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS se-Provinsi Gorontalo, serta Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo resmi dilantik dan dikukuhkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Indra Utama.
Momen bersejarah ini turut disaksikan oleh jajaran pejabat penting, di antaranya Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS yang juga Jam Intel Kejagung, Gubernur Gorontalo, Rektor UNG, serta para Kepala Daerah se-Provinsi Gorontalo. Ratusan pengurus dan simpatisan ABPEDNAS dari berbagai pelosok Gorontalo juga memadati lokasi acara.
Dalam wawancara usai prosesi pelantikan, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara di Gorontalo yang dinilainya sangat spesial dan menjadi contoh bagi daerah lain.
"Gorontalo ini menurut saya sangat-sangat menarik. Ini pertama kalinya pelantikan ABPEDNAS dibarengi sekalian dengan pelantikan DPD Srikandi Jaga Desa. Srikandi Jaga Desa baru kemarin kita lantik lagi, tetapi dilaksanakan bersamaan dengan ABPEDNAS seperti ini baru pertama kali terjadi di Gorontalo," ujar Indra Utama.
Indra menekankan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata langsung ke tingkat Desa.
"Kita harapkan dari pelantikan hari ini akan terjalin kerja sama yang saling menguntungkan untuk anggota BPD dan juga masyarakat yang ada di desa. Kita berharap kegiatan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat, khususnya buat Gorontalo," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo yang baru saja dilantik, Syarif Mbuinga, menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan awal dari kerja besar yang telah menanti di tingkat akar rumput.
"Pelantikan ini jadi langkah awal untuk menyiapkan kegiatan selanjutnya yang menjangkau sampai ke level desa. Fokus utama kita adalah menjaga harmoni hubungan kerja sama yang produktif antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," tegas Syarif.
Mantan Bupati Pohuwato dan Ketua DPRD tersebut mengingatkan agar momentum ini dilihat murni sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa, bukan dimaknai dalam konteks politik praktis.
"Jangan melulu ini dilihat dalam kacamata politik 2029. Berdasarkan pengalaman saya sebagai Ketua DPRD dan Bupati Pohuwato, di lapangan masih ada keluhan terkait konflik antara BPD dan Kepala Desa. Konflik-konflik seperti inilah yang justru menghambat laju pembangunan di desa," ungkapnya.
Dengan dilantiknya kepengurusan yang baru ini, ABPEDNAS Gorontalo berkomitmen untuk menjadi jembatan penyelarasan komunikasi antara BPD dan Kepala Desa, guna memastikan anggaran serta program pembangunan desa berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
