Gorontalo - (Go-Pena.id) - Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Agung Puluhulawa bersama masa aksi memperjuangkan apa yang menjadi keluhan serta keresahan masyarakat khususnya yang ada di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
Dinahkodai oleh Sekretaris BEM Nusantara itu, unjuk rasa digelar tepat berada di Depan Polres Pohuwato, Kantor PUPR Pohuwato dan di Kantor Kejaksaan Negeri Pohuwato pada, Senin (2/12).
Unjuk rasa tersebut buntut dari adanya kejanggalan terkait dengan pekerjaan proyek ruas jalan yang ada di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato yang telah mencapai kurang lebih 95persen.
Agung yang merupakan salah satu orator dalam unjuk rasa tersebut mengecam keras pihak berwenang terutama kepala dinas yang dianggap membiarkan aktivitas ilegal berlangsung di Kawasan Bumi Panua.
Material ilegal yang digunakan dalam proyek itu yang diduga sebagai aktivitas ilegal. "Orasi yang saya sampaikan diperkuat dengan pengakuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pohuwato yang membenarkan bahwa material yang digunakan dalam proyek tersebut memang ilegal, sehingga ini menambah kekhawatiran masyarakat tentang integritas proses pembangunan yang sedang berlangsung. Meski pekerjaan hampir selesai, banyak hal yang diragukan terkait prosedur dan legalitas penggunaan material dalam proyek tersebut,"tegas Wakil Ketua KNPI Kecamatan Telaga Biru itu.
Lanjut eks Ketua KPL UNG itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama masa aksi meminta dan mendesak agar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato segera dicopot dari jabatannya.
"Pernyataan Kepala Dinas PUPR yang mengakui penggunaan material ilegal jelas menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakhati-hatian dalam mengelola proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat. Kami menuntut agar Kepala Dinas PUPR Pohuwato segera diberhentikan, karena dia telah gagal menjalankan tugas dengan baik dan mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pekerjaan yang seharusnya menjadi perhatian utama,"tegasnyaa.
Sementara itu, ini merupakan kali keempat aksi digelar dalam rangka memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek tersebut. Diaksi yang keempat ini, masa aksi diterima dengan baik oleh Kasat Reskrim Polres Pohuwato.
Agung juga menambahkan bahwa Kasatreskrim Polres Pohuwato juga menuturkan bahwa akan segera membuatkan surat panggilan dan akan sesegera mungkin memberitakan ke khalayak media terkait kelanjutan dari tuntutan ini.
"Kami juga telah mengajukan somasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pohuwato untuk segera menyelidiki kasus penggunaan material ilegal tersebut. Kami menekankan agar mereka terus melakukan berbagai langkah hukum dan advokasi demi memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum di Kabupaten Pohuwato,"ucap Putra Manajemen Pendidikan 2022 itu.
Terakhir Menteri Kebudayaan BEM UNG 2023 itu berharap dengan adanya unjuk rasa yang digelar, pihak berwenang dapat segera menindak tegas praktik ilegal yang merugikan masyarakat, serta memastikan agar proyek pembangunan di Kabupaten Pohuwato dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan yang jelas, dan Kepala Dinas PUPR Pohuwato harus bertanggung jawab atas kelalaian dan tindakan ilegal yang terjadi dalam proyek tersebut,” tandas Ketua Komisariat GMNI EDUCATION FIP UNG 2023 itu, Agung Puluhulawa. (SA)
