GORONTALO – Wali Kota Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis malam (16/04/2026) di halaman Kantor Wali Kota Gorontalo.
Dalam sambutannya, Ismail Madjid menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Gorontalo tahun 2027 harus tetap berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan dinamika pembangunan nasional dan kondisi riil daerah.
“Perencanaan yang disusun harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan, sekaligus adaptif terhadap perubahan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan tiga hal penting kepada seluruh perangkat daerah. Pertama, program dan kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan RPJMD, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta berbasis pada kebutuhan dan kinerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Fokusnya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Kedua, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Kolaborasi menjadi kunci, baik antar perangkat daerah maupun dengan pihak eksternal, agar program pembangunan dapat saling terintegrasi dan saling mendukung,” tambahnya.
Ketiga, Ismail mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia perbankan, sektor swasta, dan BUMN, untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Kota Gorontalo, khususnya dalam pengembangan sektor UMKM.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo saat ini tengah fokus pada rencana pembangunan Kantor Wali Kota yang baru. Proyek tersebut direncanakan mulai berjalan pada tahun ini dan akan dilanjutkan secara intensif pada tahun 2027.
“Pembangunan kantor wali kota ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Gorontalo, yang akan mendorong sektor jasa konstruksi dan sektor pendukung lainnya,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pembangunan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas lainnya. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien, serta mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.
“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berorientasi pada hasil,” tegasnya. (Adv)
