GORONTALO -Minimnya Inovasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Fluktuasi Ekonomi Kurangnya Kerja Sama dengan Sektor Swasta Ketergantungan pada satu atau dua Jenis sumber pendapatan (misalnya pajak atau retribusi) membuat PAD rentan terhadap fluktuasi.
Kurang berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan baru yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Misalnya, mengembangkan potensi pariwisata berbasis lokal atau produk unggulandaerah yang dapat
dipasarkan secara lebih luas. Ketika
pemerintah daerah mengandalkan pajak atau retribusi tertentu, perubahan dalam ekonomi,
seperti penurunan daya beli masyarakat atau krisis ekonomi, dapat langsung berdampak negatif pada PAD.
Ketergantungan ini membuat pendapatan
daerah sangat rentan terhadap kondisi
eksternal. Kemitraan yang kurang efektif dengan sektor swasta untuk mengembangkan inisiatif baru yang dapat meningkatkan PAD. Kerjasama ini bisa menciptakan peluang baru dan
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
Untuk itu tim dosen dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melaksanakan penelitian dengan judul Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Sumber Daya Lokal : Langkah Kritis Dalam Mencapai Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan tim peneliti Yanti Aneta, Asna Aneta, Rustam Tohopi, Pebriyanto A. Hulinggi, Putri Warsono, Danial Ibrahim.
Dalam dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Pada BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah), diuraikan
bahwa proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD 2023) sebesar 1,7 Triliyun Rupiah menunjukkan gambaran yang
signifikan tentang struktur pendapatan daerah. Berdasarkan rincian yang ada, pendapatan dari transfer pemerintah pusat mencapai
1,3 Triliyun rupiah, sedangkan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar 463 Miliyar Rupiah, dan
pendapatan lain-lain yang sah mencakup dana hibah dan lain-lain diestimasi sebesar 4,2 Miliyar rupiah. Artinya, dengan 1,3 Triliyun
rupiah atau sekitar 76,47% terlihat bahwa Provinsi Gorontalo sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Ketergantungan
ini dapat mengindikasikan resiko yang signifikan terutama jika terjadi pemangkasan dana dari pusat atau perubahan kebijakan yang
mempengaruhi alokasi transfer. Sementara itu PAD yang di proyeksikan sebesar 463 Miliyar rupiah hanya berkontribusi 27,24% dari
total APBD. Presentase ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya lokal belum optimal dan berpotensi untuk di tingkatkan.
Rendahnya kontribsi PAD mengindikasikan perlunya pengembangan strategi yang lebih efektif dalam menggali potensi lokal, seperti
pajak daerah, dan retribusi, dan investasi dari sektor swasta. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah yang hanya di proyeksikan
mencapai 4,2 Miliyar rupiah menunjukkan pendapatan daerah yang masih sangat terbatas. Minumnya pendapatan tersebut
mencerminkan perlunya upaya yang lebih besar untuk mengeksplorasi peluang pendanaan alternatif melalui berbagai kebijakan dan
terobosan pemerintah daerah yang inovatif.
Terdapat kecenderungan permasalahan internal dalam struktur pemerintahan daerah, di mana setiap OPD beroperasi
dengan orientasi dan prioritas masing-masing, yang sering kali berbenturan. Ketidakdisiplinan dalam penggunaan
anggaran menunjukkan kurangnya pengawasan dan akuntabilitas, yang bisa berakibat pada pemborosan sumber daya.
Hal ini juga menandakan perlunya peningkatan kapasitas manajerial di tingkat OPD.
Ego sektoral yang muncul menjadi penghambat sinergi antarsektor dalam pengelolaan anggaran. Ketika setiap OPD
lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri, potensi kolaborasi yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan
anggaran akan terabaikan. Kondisi ini sangat merugikan, terutama dalam konteks pengembangan sumber daya lokal
yang memerlukan kerjasama lintas sektor untuk mencapai hasil yang optimal.
Argumen bahwa keterbatasan anggaran menjadi penyebab ketidakberdayaan OPD menunjukkan adanya
ketidakpahaman dalam manajemen kinerja. Manajemen yang baik seharusnya tidak hanya bergantung pada besaran
anggaran, tetapi juga pada kemampuan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program secara
efektif. Pimpinan OPD perlu meningkatkan keterampilan manajerial dan mendorong budaya kerja sama yang lebih baik
antar OPD.
Semangat Kewirausahaan, Mendorong iklim investasi yang positif akan
menciptakan peluang kerja dan meningkatkan ekonomi
lokal. Pemda harus berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang ramah bagi investor, serta memberikan
kemudahan dalam perizinan dan akses modal.
Infrastruktur sangat penting untuk mendukung
aktivitas ekonomi. Aksesibilitas terhadap sumber dayadan lokasi usaha yang strategis akan menarik lebih
banyak investasi, yang akan meningkatkan PAD.
Perlunya kepemimpinan yang kuat dan
efektif dalam birokrasi untuk mendukung
pengambilan keputusan yang berorientasi
pada hasil. Kedua, pentingnya manajemen
yang baik dalam mengelola sumber daya
publik dan mengoptimalkan
proses pengambilan keputusan.
Kewirausahaan merupakan pilar utama dalam
pengembangan PAD. Pemda yang berinovasi dan
beradaptasi terhadap kebutuhan pasar dapat lebih efektif dalam menggali potensi lokal. Ini
menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung
pelatihan kewirausahaan dan program inkubasi bisnis dapat menjadi investasi yang menguntungkan.Pemda perlu mengembangkan
strategi yang tidak hanya fokus pada peningkatan
pajak dan retribusi tetapi juga pada diversifikasi
sumber pendapatan. Ini mencakup eksplorasi
sektor-sektor baru yang belum dimanfaatkan,
seperti pariwisata, pertanian berkelanjutan, dan
industri kreatifI klim Investasi & InfrastukturK epemimpinan dan Manajemen Semangat Kewirausahaan Mendorong iklim investasi yang positif akan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan ekonomi
lokal. Pemda harus berperan aktif dalam menciptakan
regulasi yang ramah bagi investor, serta memberikan kemudahan dalam perizinan dan akses modal.
Infrastruktur sangat penting untuk mendukung
aktivitas ekonomi. Aksesibilitas terhadap sumber daya
dan lokasi usaha yang strategis akan menarik lebih
banyak investasi, yang akan meningkatkan PAD.
Perlunya kepemimpinan yang kuat dan
efektif dalam birokrasi untuk mendukung
pengambilan keputusan yang berorientasi
pada hasil. Kedua, pentingnya manajemen
yang baik dalam mengelola sumber daya publik
dan mengoptimalkan proses pengambilan keputusan.
Lakukan audit dan evaluasi potensi pajak daerah dan retribusi untuk
mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang belum tergali;
Kembangkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien, termasuk
sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
Eksplorasi peluang pendanaan alternatif, seperti dana hibah dari lembaga
internasional, sponsorship, dan kemitraan publik-swasta.
Rancang program yang mendorong investasi swasta di sektor-sektor yang
memiliki potensi tinggi di daerah.
Lakukan terobosan dalam pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan nilai
dan kontribusinya terhadap pendapatan.
Mengoptimalkan kesadaran kolektif diperlukan
peran User (Kepala Daerah) untuk dalam pengelolaan anggaran. Mengatasi ego sektoral
dan memperkuat disiplin anggaran harus menjadi
prioritas.Dengan memperkuat manajemen kinerja dan kolaborasi antar OPD,
diharapkan dapat tercapai efisiensi dan
Lefektivitas yang lebih tinggi dalam penggunaan
anggaran, yang pada akhirnya mendukung
peningkatan PAD secara keseluruhan.
Kewirausahaan merupakan pilar utama dalam
pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah yang mampu berinovasi dan
beradaptasi dengan kebutuhan pasar dapat lebih
efektif dalam menggali potensi lokal. Kebijakan
yang mendukung pelatihan kewirausahaan dan
program inkubasi bisnis terbukti menjadi investasi yang menguntungkan bagi pengembangan ekonomi
daerah. (*)
