GORONTALO - Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Gorontalo Igrifan Hasan, menyampaikan pesan terbuka terkait maraknya pemberitaan mengenai rencana aksi massa pasca Lebaran soal tuntutan penambang rakyat terhadap Gubernur Gorontalo.
Menurut Igrifan, rencana aksi tersebut patut dicermati secara kritis karena dinilai bukan sepenuhnya lahir dari aspirasi murni para penambang. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mendesain gerakan tersebut untuk memicu situasi yang tidak kondusif.
"Saya ini Ketua APRI, saya juga penambang. Saya paham betul kondisi dan situasi penambangan saat ini. Ironisnya ada oknum-oknum yang mengatasnamakan penambang, bahkan tampil membawa nama-nama penambang dalam berbagai flayer, tindakan itu saya kecama" tuturnya.
Ia menilai, keterlibatan sejumlah pihak yang mengklaim mewakili penambang justru berpotensi memperkeruh suasana dan merusak citra pemerintah di mata masyarakat. Menurutnya, cara-cara seperti itu bukanlah bentuk perjuangan yang sehat, melainkan upaya provokatif yang dapat menimbulkan dampak sosial yang luas.
"Yang parah adalah ada oknum-oknum aktivis yang tampil dengan membawa nama-nama penambang. Itu cara-cara busuk. Penambang jangan sampai dijadikan alat kepentingan pihak-pihak tertentu," tegasnya.
Igrifan juga mengingatkan, seluruh penambang rakyat di Gorontalo untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang belum tentu mencerminkan kepentingan bersama.
"Saya ingatkan untuk oknum-oknum aktivis, jangan coba-coba menggiring opini yang tak objektif. Kalau saya temukan, saya akan turun langsung, karena ini akan merusak nama baik penambang", tegasnya.
Baginya, komunikasi dan dialog yang konstruktif dengan pemerintah merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan di sektor pertambangan rakyat, dibandingkan dengan mobilisasi massa yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kami berharap semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Jika ada persoalan, mari disampaikan melalui jalur yang benar. Yang terjadi malah Gubernur yang jadi kambing hitam, padahal kalau kita mau objektif, semua pihak yang berwenang harus disorot. Toh Gubernur juga tidak tinggal diam saat ini, beliau berupaya memperjuangan IPR kok," bebernya.
Dalam keterangan terakhirnya, dia juga meminta agar Aparat Penegak Hukum dapat menelusuri dan menindak oknum-oknum di belakang layar yang menghimpun dan memprovokasi masyarakat penambang.
"Saya minta dengan tegas, Polda Gorontalo agar menindak oknum-oknum di belakang yang sengaja mempropagandai isu ini, sebab kalau tidak ditindak, akan mengancam Keamanan dan Ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS)," pungkasnya. (*)
