Go-Pena Baner

Wednesday, 18 March, 2026

Evaluasi Besar-besaran dari Idah Syahidah Terkait SPPG, Ada yang Ditutup Hingga Diminta Libatkan UMKM Sekitar

Responsive image
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah RH memberikan statment evaluasi pelayanan SPPG, saat buka puasa dengan wartawan. Rabu (17/03/2026). (Foto : Wawan / Go-Pena.id))

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama insan pers di Provinsi Gorontalo, Rabu (18/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir anggota DPR RI, Rusli Habibie, bersama para wartawan dari berbagai media.

Dalam penyampaiannya, Idah menyoroti belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pembuatan roti dan kue di SPPG. Menurutnya, hal ini menjadi kendala karena sebagian besar tenaga di SPPG lebih terbiasa mengolah makanan siap saji.

“Masalahnya di SPPG ini tidak ada SOP membuat roti dan kue-kue, karena SPPG semuanya rata-rata menguasai yang siap saji,” ungkap Idah.

Ia menegaskan, ke depan pemenuhan kebutuhan makanan seperti roti dan kue sebaiknya melibatkan pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Langkah ini dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Sehingga itu, ke depan pemesannya harus di UMKM yang ada di sekitar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Idah mengungkapkan bahwa SPPG juga telah menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia. Ia menyebut, banyak SPPG yang hanya diisi oleh tenaga yang sama tanpa variasi keahlian, bahkan ada yang tidak memiliki ahli gizi.

“SPPG sudah ada jadi catatan dari BGN, karena orangnya hanya itu-itu saja. Dan ada juga SPPG yang memang tidak ada ahli gizinya,” jelasnya.

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di Kota Gorontalo, ditemukan adanya ketimpangan dalam pengelolaan SPPG. Dari tiga SPPG yang ada, hanya terdapat satu tenaga yang bertugas.

“Saya sidak SPPG di Kota Gorontalo, ada tiga SPPG hanya satu orang,” ujarnya.

Tak hanya itu, Idah juga mengungkapkan adanya SPPG di Kota Gorontalo yang telah ditutup oleh BGN, namun masih dikelola oleh pihak yang sama dengan lebih dari satu unit SPPG.

“Dan SPPG yang di Kota Gorontalo yang sudah ditutup dari BGN, tapi ia memiliki lebih dari satu SPPG. Nah ini kita evaluasi terus menerus,” tegasnya.

Meski demikian, Idah juga mengapresiasi sejumlah SPPG yang dinilai telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar pelayanan. Ia berharap, SPPG yang sudah baik tersebut dapat menjadi contoh dan rujukan bagi SPPG lainnya di Gorontalo.

“Memang ada juga SPPG yang sudah bagus-bagus. Kita harapkan itu bisa menjadi contoh bagi SPPG yang lainnya,” pungkasnya.

Ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan optimal dan sesuai standar yang diharapkan. (Wan)


Share