PEMPROV — Ratusan guru honorer non-ASN yang tidak terdata dalam database pemerintah mendatangi Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Kehadiran mereka disambut hangat dan penuh antusias oleh Gubernur Gusnar Ismail. Para guru membawa harapan agar pemerintah daerah membantu mereka yang belum terakomodasi dalam database pegawai pemerintah.
“Saya sudah bersertifikasi, mengikuti PPG, menjadi guru penggerak, dan berbagai pelatihan lainnya. Namun status kami sebagai guru non-ASN non-database membuat kami khawatir akan dirumahkan. Ke depan, pemerintah pusat hanya mengakomodasi PNS dan PPPK. Karena itu kami menghadap agar status kami bisa diperjuangkan,” ungkap Rosna, salah satu guru yang hadir.
Menanggapi keresahan tersebut, Gubernur Gusnar Ismail melalui juru bicaranya, Dr. Alvian Mato, menegaskan perhatian serius pemerintah provinsi terhadap nasib para guru non-database.
“Saya sangat peduli dengan pengabdian guru-guru ini dalam mencerdaskan anak bangsa. Namun, kewenangan pengangkatan ASN dan alih status pegawai berada di pemerintah pusat. Saya akan kembali mengusulkan dan menyurati kementerian terkait agar masalah ini mendapat perhatian. Aturan jelas menyebutkan pemerintah daerah tidak bisa mengangkat pegawai di luar mekanisme BKN,” ujar Alvian.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kadis Pendidikan menegaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer non-database, pihaknya akan mengupayakan dukungan melalui dana BOS daerah dan BOS sekolah. Bantuan ini hanya dapat diberikan bagi guru yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, yang saat ini berjumlah 367 orang. (*)
