GORONTALO – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat pengamanan wilayah perairan utara Indonesia sekaligus menjaga kedaulatan maritim nasional.
Dukungan itu ditegaskan dalam rapat koordinasi strategis di Manado, Kamis (29/10/2026), yang dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Bupati Gorontalo Utara, serta Kepala Kantor Zona Maritim Tengah Bakamla RI. Pertemuan tersebut membahas rencana pengadaan dan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas operasional Bakamla RI.
Sebagai tindak lanjut, Gusnar Ismail menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan identifikasi lapangan.
Tim teknis ditugaskan meninjau kondisi geografis, aksesibilitas, serta status kepemilikan lahan pada Jumat (30/10/2026), guna memastikan kesiapan awal lokasi pembangunan.
“Pak Gubernur sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Gorontalo Utara. Kehadiran fasilitas pertahanan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan laut serta stabilitas keamanan perairan kita di perbatasan,” ujar Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Aries N. Aridianto.
Berdasarkan hasil identifikasi awal Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, kebutuhan lahan untuk pembangunan kantor Bakamla RI diperkirakan mencapai 50.000 meter persegi atau sekitar lima hektare. Lahan tersebut berada di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, dengan status kepemilikan saat ini merupakan milik perorangan.
Dari aspek infrastruktur pendukung, lokasi telah terhubung dengan akses jalan berpaving maupun berlapis aspal. Selain itu, terdapat pengerasan jalan sepanjang 300 meter untuk menunjang akses menuju kawasan tersebut.
Adapun total ruas jalan kabupaten menuju lokasi mencapai 2.445,98 meter. Dari panjang tersebut, sekitar 639,9 meter merupakan jalan desa yang masih memerlukan peningkatan kualitas.
Aries menjelaskan, secara geografis lokasi rencana pembangunan berada tidak jauh dari Pantai Minanga di sisi timur. Kawasan sekitarnya juga memiliki zona mangrove yang dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas perikanan tangkap.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari aspek yang perlu diperhatikan dalam tahapan perencanaan, terutama terkait aksesibilitas, pemanfaatan ruang, dan keberadaan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi.
Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen mengawal seluruh tahapan pengadaan tanah, termasuk koordinasi dengan para pemilik lahan. Proses tersebut akan dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Kecamatan Atinggola diharapkan dapat memperkuat sinergi pengamanan wilayah maritim Gorontalo, meningkatkan efektivitas pengawasan perairan, serta mendukung upaya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)
