GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa Program Hilirisasi Peternakan Ayam Terpadu di Gorontalo harus menjadi agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berpihak pada peternak lokal.
Penegasan itu disampaikan Ridwan saat memimpin rapat gabungan Komisi II, III, dan IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama manajemen Danantara Indonesia. Jumat (13/02/2026), Dalam forum tersebut, pihak Danantara memaparkan sejumlah pertimbangan strategis penetapan Gorontalo sebagai lokasi program hilirisasi.
Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain dukungan terhadap pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatnya konsumsi ayam nasional, ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan, posisi geografis Gorontalo yang strategis dengan dukungan pelabuhan, serta mandat Danantara dalam pembiayaan proyek prioritas nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.
Ridwan menyatakan bahwa DPRD menghargai argumentasi tersebut sebagai kerangka makro yang rasional. Namun menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari sisi investasi dan produksi, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan keadilan distribusi serta memperkuat pelaku usaha lokal.
“Kita ingin hilirisasi ini tidak hanya menjadi proyek besar, tetapi menjadi model pembangunan yang memberi ruang nyata bagi peternak, UMKM, dan koperasi daerah,” tegasnya.
DPRD mendorong agar skema hilirisasi dirancang secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi DOC, pabrik pakan, budidaya dengan sistem closed house dan open house, Rumah Potong Unggas (RPU), cold storage dan distribusi, hingga pengembangan industri olahan seperti frozen food dan produk turunan.
Ridwan juga menekankan pentingnya penerapan inclusive business model melalui pola kemitraan inti–plasma bagi peternak lokal, akses pembiayaan mikro bagi UMKM dan koperasi, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menurutnya, outcome yang diharapkan bukan sekadar peningkatan volume produksi, tetapi penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya UMKM sektor unggas, stabilitas harga ayam di tingkat konsumen, serta kontribusi nyata terhadap PDRB sektor peternakan di Gorontalo.
DPRD Provinsi Gorontalo, lanjut Ridwan, berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut secara profesional, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi daerah agar benar-benar menjadi fondasi transformasi ekonomi peternakan yang terintegrasi dan berdaya saing. (*)
