Go-Pena Baner

Wednesday, 12 November, 2025

DPRD dan Pemkot Gorontalo Fokuskan APBD 2026 pada Sampah, Religi, dan Infrastruktur

Responsive image
Totok Bachtiar, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Gorontalo memberikan keterangan, Selasa (11/11/2025)

DEKOT - (Go-Pena) DPRD bersama Pemerintah Kota Gorontalo mulai memantapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun anggaran 2026. Tiga sektor menjadi fokus utama karena dinilai paling mendesak, yakni penanganan sampah, kegiatan keagamaan, dan perbaikan infrastruktur, Selasa (11/11/2025).

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Gorontalo, Totok Bachtiar, mengatakan bahwa prioritas tersebut disusun sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Untuk tahun depan, fokus kita ada pada pengelolaan sampah, kegiatan religi, dan infrastruktur. Ketiganya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Totok menegaskan, pembahasan APBD 2026 masih berlangsung dan dapat mengalami perubahan sesuai hasil evaluasi.

“Ini masih tahap pembahasan, bisa saja nanti ada pergeseran. Kita lihat lagi mana yang perlu ditambah atau dikurangi,” katanya.

Dari sisi belanja pegawai, pemerintah tetap menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji P3K dan tenaga paruh waktu.

“Untuk P3K paruh waktu dialokasikan sekitar Rp37 miliar, sementara tunjangan TPP sebesar Rp92 miliar. Meski turun sekitar 19 persen, seluruh kebutuhan tetap terpenuhi,” jelasnya.

Namun, sejumlah program besar seperti penanganan banjir belum memiliki pos anggaran tersendiri.

“Sementara ini, kita tangani lewat dana kelurahan. Setiap kelurahan mendapat Rp200 juta, jadi yang skala kecil bisa ditangani dulu,” tambahnya.

Selain itu, Pemerintah Kota juga tengah memperbaiki beberapa ruas jalan rusak, termasuk di kawasan Pasar Tua. Totok, yang juga anggota Komisi III DPRD, menyebutkan pekerjaan dilakukan bertahap karena keterbatasan keuangan daerah.

“Kalau hanya mengandalkan PAD, jelas tidak cukup. Jadi sementara ini kita lakukan penambalan jalan berlubang agar tetap bisa dilalui dengan aman,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, sekitar 80 persen jalan di Kota Gorontalo mengalami kerusakan, dan sebagian merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Contohnya Jalan Palma, itu kewenangan provinsi. Sempat dianggarkan Rp1,8 miliar, tapi kemudian dicoret. Sekarang kita dorong lewat program jalan daerah impres ke pemerintah pusat, mudah-mudahan bisa terealisasi,” ungkapnya.

Totok berharap perbaikan infrastruktur yang dilakukan dapat menjadi langkah awal mempercantik wajah Kota Gorontalo tanpa membebani keuangan daerah.

“Yang penting kita bergerak perlahan tapi pasti, fokus pada kebutuhan warga, dan memastikan anggaran digunakan seefisien mungkin,” pungkasnya.


Share