PEMPROV - Bapppeda Provinsi Gorontalo melalui Bidang Riset dan Inovasi bekerja sama dengan LAN dan SKALA menyelenggarakan lokakarya penulisan dokumen rekomendasi kebijakan untuk layanan dasar yang inklusif Provinsi Gorontalo, Kamis (21/8/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari di auditorium BPSDM Provinsi Gorontalo ini, dinilai sangat penting bagi pembangunan, khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di Pemerintahan Provinsi Gorontalo.
“Kita memahami bahwa proses awal dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dalam pembangunan daerah adalah menghadirkan SDM aparatur yang andal. Keberadaan kita semua yang hadir di sini langsung ataupun tidak langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perumusan kebijakan publik yang diputuskan oleh birokrasi pemerintah,” tutur Yosef Koton, mewakili Sekdaprov Gorontalo saat membuka lokakarya tersebut, Rabu (21/8/2024).
Menurut Plt Asisten III itu, saat ini tantangan terbesar bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Serta, pada sektor yang mampu memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan belanja publik yang responsif gedsi dan kebijakan-kebijakan yang pro pada masyarakat miskin dan rentan (perempuan, disabilitas).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ketua Program Kemitraan Australia – Indonesia SKALA Provinsi Gorontalo, kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota, Ketua LPPM UNG, UMGO, dan Unisan.(*)
