Pemprov - Menanggapi viralnya video keluhan masyarakat di media sosial TikTok terkait sulitnya mendapatkan kamar rawat inap di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit yang terletak di Limboto, Jumat (9/5/2025).
Kunjungan ini merupakan bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Dalam peninjauannya, Idah Syahidah menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik, terutama di fasilitas kesehatan yang membawa nama besar almarhumah Hasri Ainun Habibie.
“Beberapa waktu lalu RS Ainun viral di TikTok. Mengingat platform ini ditonton luas oleh masyarakat Indonesia, tentu bisa berdampak pada citra rumah sakit, bahkan menjadi sorotan dunia. Kita semua bertanggung jawab menjaga nama baik RS Ainun dan memperbaiki sistem pelayanan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Idah Syahidah.
Wagub juga menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan langsung kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan berinisiatif turun langsung meninjau kondisi di lapangan. Dari hasil kunjungannya, ia menemukan bahwa permasalahan utama terletak pada miskomunikasi antara pasien dan petugas administrasi rumah sakit. Namun secara umum, ia menilai pelayanan rumah sakit sudah berjalan cukup baik, baik untuk pasien BPJS maupun non-BPJS.
“Tugas Pak Gubernur dan saya adalah menindaklanjuti laporan masyarakat, mengawasi pelayanan, memastikan kenyamanan pasien, dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Kepada pihak rumah sakit, saya tegaskan, kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Ini peringatan pertama dan terakhir,” tegasnya.
Selanjutnya, Wagub menyerahkan penjelasan teknis kepada perwakilan RS Ainun. Kepala Bidang Pelayanan Medik, dr. Irma Cahyani Ranti, menjelaskan bahwa kendala yang terjadi bersumber dari sistem administrasi internal, bukan kesengajaan.
“UGD sebenarnya menyarankan keluarga pasien untuk mengecek langsung ke ruangan karena sistem kadang masih menunjukkan kamar penuh, padahal sebenarnya ada kamar kosong. Ini karena status pasien yang hendak pulang belum difinalkan,” jelas dr. Irma.
Ia juga mengakui keterbatasan tenaga medis di UGD menjadi salah satu faktor keterlambatan administrasi. Saat ini, hanya tiga perawat yang melayani lebih dari 20 pasien.
Lebih lanjut, dr. Irma menyampaikan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan pemeriksaan internal melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap petugas terkait, serta berkomitmen menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara serius.
“Kami tegaskan kepada media dan Ibu Wagub, tidak ada praktik jual beli kamar di RS Ainun. Jika ada masyarakat yang memiliki bukti, mohon segera laporkan. Kami, staf rumah sakit, juga mengikuti prosedur yang sama saat memerlukan kamar,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kejadian ini menjadi pembelajaran untuk terus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi layanan masyarakat. (*)
