PEMPROV - Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, Idah turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Marisa Utara dan SPPG Itwasda Polda Gorontalo di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Jumat (13/11/2026).
Dalam sidak tersebut, SPPG Marisa Utara di bawah naungan Yayasan Nurul Ilmi menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus. SPPG yang melayani sebanyak 1.858 porsi makanan itu masih memiliki sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kebersihan lingkungan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Idah bersama tim meninjau langsung sejumlah fasilitas, mulai dari gudang basah dan gudang kering, proses persiapan bahan makanan, pemorsian, hingga tempat pencucian ompreng.
Dari hasil pemantauan, Idah menemukan fungsi IPAL belum berjalan optimal. Bahkan, air bekas pencucian ompreng masih mengalir ke saluran selokan yang kurang berfungsi dengan baik dan bercampur dengan limbah lainnya.
“Dari hasil sidak hari ini, ada beberapa temuan yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya sampaikan kepada mitra dan pemilik yayasan agar segera melakukan perbaikan, termasuk IPAL, karena ini merupakan salah satu SOP yang harus dipenuhi oleh SPPG,” tegas Idah.
Menurutnya, pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, baik dari aktivitas pencucian ompreng, kegiatan memasak, maupun proses pembersihan sayuran.
Selain persoalan IPAL, Idah juga menyoroti belum tersedianya tempat sampah yang dipilah berdasarkan jenisnya, yakni sampah organik, nonorganik, dan residu. Padahal, pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan SPPG.
Tak hanya fasilitas dan kebersihan, perhatian Idah juga tertuju pada kualitas menu serta tingkat penerimaan makanan oleh anak-anak penerima manfaat MBG.
Ia meminta pengelola melakukan evaluasi menu secara rutin selama satu bulan ke depan. Setiap jenis makanan yang disukai maupun kurang diminati anak-anak harus dicatat, termasuk jumlah makanan yang tersisa setiap harinya.
“Selama satu bulan ke depan, menu-menu yang disajikan harus dievaluasi. Menu apa yang disukai dan sayur apa yang tidak disukai anak-anak harus dicatat setiap hari, termasuk sampah makanan yang terbuang. Tadi disampaikan sisa nasi mencapai 17 kilogram. Ini cukup banyak,” ungkapnya.
Idah menegaskan, evaluasi tersebut penting agar makanan yang disajikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan selera penerima manfaat. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga memastikan makanan dikonsumsi dan tidak terbuang sia-sia.
Hasil sidak tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan.
Idah berharap SPPG Marisa Utara yang telah beroperasi sejak 2025 sebagai SPPG percepatan dapat segera menindaklanjuti seluruh catatan tersebut. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, penerapan standar kebersihan, serta pengelolaan makanan dan limbah secara konsisten demi menjamin keamanan dan kualitas makanan bagi anak-anak penerima manfaat MBG. (*)
