GORONTALO – Kantor-kantor pemerintahan diimbau untuk tidak terburu-buru menurunkan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyusul polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait persoalan ijazah dan berbagai proses hukum yang menjadi perhatian publik.
Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan instansi pemerintahan merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan dan penghormatan terhadap simbol kenegaraan. Karena itu, penurunan foto pejabat negara tidak semestinya dilakukan hanya berdasarkan isu, tekanan opini, maupun dinamika politik yang berkembang.
Selama belum ada keputusan resmi yang mengubah status jabatan Wakil Presiden maupun instruksi pemerintah terkait perubahan pemasangan foto resmi pejabat negara, instansi pemerintahan sebaiknya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ketentuan mengenai pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait penurunan atau penggantian foto pejabat negara perlu memiliki dasar hukum dan mengacu pada arahan resmi pemerintah pusat.
Langkah tersebut penting agar kantor-kantor pemerintahan tidak mengambil keputusan secara sepihak yang justru berpotensi menimbulkan polemik baru.
Dinamika politik dan persoalan hukum memang menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penyikapannya tetap harus mengedepankan aturan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan.
Dengan demikian, seluruh instansi pemerintahan diharapkan tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan, termasuk menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebelum ada ketentuan atau instruksi resmi dari pemerintah. (Wan)
