JAKARTA, Go-Pena.id – Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul dinamika politik terkait keputusan Gibran Rakabuming Raka yang disebut mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Sikap itu disampaikan Partai Demokrat melalui pernyataan resmi yang diunggah pada akun Instagram @pdemokrat.
Demokrat menegaskan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap mengacu pada mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Atas dasar itu, Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden dan Menghormati kewenangan MPR dalam menentukan pilihan.
Selain menyampaikan sikap politiknya, Demokrat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap tenang serta memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya.
Partai Demokrat mengingatkan agar dinamika politik tidak sampai menghambat jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
"Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita," demikian pernyataan Partai Demokrat.
Demokrat juga menyampaikan pesan agar masyarakat tidak terjebak dalam berbagai spekulasi yang belum memiliki kepastian konstitusional.
"Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegas pernyataan tersebut.
Melalui sikap ini, Demokrat kembali menegaskan tidak mengajukan nama maupun mengusulkan figur tertentu untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Seluruh proses diserahkan kepada Presiden sesuai kewenangan yang diatur dalam konstitusi.
