LIMBOTO, — Di tengah musim kemarau yang berkepanjangan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat intervensi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Penguatan ekonomi melalui UMKM berjalan beriringan dengan penyaluran bantuan pendidikan, kemanusiaan hingga dukungan pangan bagi keluarga penerima manfaat.
' Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi saat menghadiri sekaligus menyerahkan bantuan dalam kegiatan Launching Produk UMKM yang dirangkaikan dengan penyaluran bantuan Program Pendidikan dan Kemanusiaan BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Selasa (15/9/2026), di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto.
Salah satu perhatian utama dalam kegiatan itu adalah pengembangan UMKM keripik pisang Tilihuwa yang selama ini telah menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat setempat.
Sofyan menilai produk keripik pisang Tilihuwa memiliki identitas dan potensi pasar yang kuat. Namun, potensi tersebut perlu diperkuat melalui pembenahan kemasan, legalitas, sertifikasi serta strategi pemasaran agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Dari dulu kalau ditanya keripik pisang itu dari mana, jawabannya Tilihuwa. Sekarang bagaimana produk ini kita dorong agar naik kelas,” ujar Sofyan.
Menurutnya, pendampingan terhadap pelaku UMKM tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi. Produk yang dihasilkan harus memenuhi standar yang dibutuhkan pasar, termasuk ketika akan masuk ke jaringan ritel modern.
Karena itu, Sofyan mendorong produk keripik pisang Tilihuwa mengikuti proses kurasi untuk membuka peluang pemasaran melalui jaringan ritel seperti Alfamart, Indomaret dan Alfamidi.
Ia juga meminta rumah produksi yang telah tersedia di Tilihuwa dimanfaatkan secara maksimal. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan higienitas proses produksi sekaligus mendukung pemenuhan standar sertifikasi halal.
“Jangan hanya diproduksi di rumah-rumah. Manfaatkan rumah produksi agar prosesnya lebih steril dan produk kita semakin kuat,” katanya.
Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo Sukri Moonti mengatakan program pendampingan UMKM tersebut menyasar sekitar 50 pengrajin keripik Tilihuwa.
Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengurusan izin usaha, label halal, pembenahan kemasan hingga pemasaran.
“BAZNAS mengupayakan mulai dari produk, kemasan, label halal dan izin produksinya. Insya Allah setelah ini kita dorong agar produk mereka bisa masuk pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Selain penguatan UMKM, BAZNAS Kabupaten Gorontalo juga menyalurkan bantuan untuk sektor pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kebencanaan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Sofyan menekankan agar penyaluran bantuan dilakukan semakin tepat sasaran. Untuk itu, ia meminta pembaruan data penerima manfaat berbasis desil terus diperkuat melalui Dinas Sosial bersama operator desa dan kelurahan.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi ekonomi dan musim kemarau yang masih berlangsung.
Sofyan juga mendorong agar pelaku UMKM dan pekerja sektor informal memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan sosial tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor informal.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Gorontalo turut menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk periode Juli, Agustus dan September 2026.
Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kilogram beras medium untuk kebutuhan selama tiga bulan.
Sofyan mengungkapkan, Kabupaten Gorontalo tahun ini memperoleh tambahan sebanyak 20 ribu penerima manfaat. Dengan tambahan tersebut, total penerima CPP di daerah itu mencapai sekitar 68 ribu keluarga.
“Alhamdulillah tahun ini Kabupaten Gorontalo mendapat tambahan 20 ribu penerima, sehingga total penerima cadangan pangan mencapai sekitar 68 ribu keluarga,” jelasnya.
Sofyan berharap berbagai bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi musim kemarau. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan sosial harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Melalui pengembangan UMKM, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memiliki usaha yang semakin kuat, mampu menembus pasar yang lebih luas dan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. (*)
