Sampah merupakan masalah klasik namun menjadi isu penting di Kota Gorontalo untuk ditangani bersama baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. Produksi sampah baik dari perkantoran, fasilitas jasa dan umum, dan terutama dari rumah tangga terus meningkat sehingga hal ini berdampak terhadap daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA) di Talumelito semakin menipis bahkan terancam penuh. Permasalahan ini merupakan masalah bersama, artinya pengelolaan sampah bukan lagi hanya masalah pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab bersama teutama juga bagi masyarakat. Oleh karena itu sangat penting kesadaran semua elemen masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pengurangan sampah di Kota Gorontalo demi menciptakan kota yang bersih, nyaman dan sehat serta indah. UNG melalui SDGs center yang disupport juga oleh GIZ bersama Bidang infrastruktur dan kewilayahan Bappeda Provinsi Gorontalo dan juga Bappeda Kota Gorontalo, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, LSM peduli lingkungan seperti FKH, Biota, JAPESDA, Wire-G, KPP,Kelompok Studi Mahasiswa Archipelago dan juga LPPM-UMGo telah menyusun rencana aksi bersama untuk penanganan persampahan yang akan dimulai dari Kelurahan Limba B sebagai wilayah percontohan. Kolaborasi ini merupakan bentuk kerjasama multi pihak atau multi stakeholder partnership (MSP) yang menjadi prinsip SDGs bahwa dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam percepatan pencapaian target SDGs khususnya di Kota Gorontalo. Rencana aksi ini telah disepakati bersama dengan penandatanganan berita acara kesepakatan di Bappeda Kota Gorontalo pada Tanggal 14 Juni 2023.
Tindak lanjut dari rencana aksi ini adalah terlebih dahulu melakukan pendataan kondisi eksisting pemukiman dan persampahan yang telah dimulai oleh UNG melalui LP2M pada program KKN Infrastruktur yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR dengan pendampingan SDGs Center UNG khususnya di Kelurahan Limba B. Tujuan pendataan ini adalah selain untuk memetakan kondisi eksisting penanganan persampahan di Kelurahan Limba B tetapi juga bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap perencanaan pengelolaan persampahan dan kebutuhan infrastruktur sehingga perlu dipastikan bahwa kelurahan yang didampingi juga memahami pentingya dokumen perencanaan yang akurat, perlunya pelibatan banyak pihak dalam proses perencanaan, dan tanggung jawab untuk menindaklanjuti rencana yang telah disusun. Dukungan mahasiswa dalam perencanaan ini adalah membantu dalam menterjemahkan hasil IMAP sebagai dasar dalam perencanaan, membantu dalam melakukan analisis kebutuhan dengan tepat. Hasil pendataan identifikasi masalah dan analisis potensi (IMAP) oleh mahasiswa KKN infrastruktur UNG telah disampaikan melalui kegiatan FGD 1 di Keluarahan Limba B pada tanggal 4 Agustus 2023. Hasil pendataan ini dikaji dan didalami bersama oleh baik pemerintah maupun non pemerintah yang hadir pada saat FGD. Hasil dari FGD tersebut akan ditindaklanjuti dengan sinkronisasi data dan kolaborasi sosialisasi, desain pendampingan pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga baik oleh SDGs Center UNG, LP2M melalui program KKN UNG, Bappeda Provinsi dan Kota Gorontalo, Dinas DLHK Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, DLH Kota Gorontalo, Dinas PU dan Dinas Perkim Kota Gorontalo, Puskesmas Kecamatan Kota Selatan, Unsur LSM terutama FKH, Biota, JAPESDA, Wire-G, KPP, Kelompok studi mahasiswa Archipelago dari UNG, dan tentunya pemerintah Kecamatan Kota Selatan dan Kelurahan Limba B, karang taruna serta masyarakat di Kelurahan Limba B. Proses implementasi MSP tentunya membutuhkan komitmen dan secara bersama-sama memiliki tujuan yang sama dalam menseriusi upaya pengurangan dan penanganan persampahan di Kelurahan Limba B. Disamping itu tindaklanjut dari hasil KKN infrastruktur UNG ini adalah terdapatnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur persampahan yang sesuai target dan realistis sesuai potensi yang ada. (*)
