Gorontalo – Persidangan yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir atas nama Dr. Hamim Pou bukan sekadar proses hukum. Ini adalah ujian terhadap nurani, integritas sistem hukum, dan harkat martabat seorang pemimpin yang telah membaktikan hidupnya untuk rakyat kecil.
Selama persidangan, fakta-fakta mengalir terang. Tidak satu pun saksi yang menyatakan bahwa Bupati Hamim Pou memerintahkan pemotongan bantuan. Tidak ada aliran dana kepada dirinya. Bahkan, para mahasiswa dan pengurus masjid yang menjadi penerima bantuan menyampaikan kesaksian jujur—bantuan diterima utuh dan telah digunakan untuk pendidikan serta kegiatan keagamaan. Suara mereka adalah suara rakyat yang dibantu, bukan disakiti.
Lebih menggugah lagi, ahli dari BPKP yang dihadirkan oleh pihak jaksa tidak mampu menunjukkan satu pun bukti bahwa Hamim Pou menyimpang dari prosedur hukum. Ia bahkan menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Ini bukan keraguan, ini sinyal bahwa dakwaan telah kehilangan kekuatannya.
Dalam sidang demi sidang, terlihat bahwa seluruh bantuan telah tertata rapi dalam APBD dan DPA SKPD. Ini bukan tindakan pribadi, melainkan keputusan kelembagaan. Kepala DPPKAD dan bendahara pun menguatkan: tidak ada perintah dari bupati, tidak ada pelanggaran. Semua berjalan sesuai aturan yang ada.
Hamim Pou, dengan segala tekanan psikis, fisik, dan sosial, tetap tampil bermartabat. Ia tidak menyerang balik, tidak menyebar kebencian. Ia berdiri di atas keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Ia menghormati hukum, namun juga menagih keadilan.
Kini bola ada di tangan Majelis Hakim. Rakyat menanti bukan hanya putusan, tapi juga keberanian. Bukan hanya legalitas, tapi juga kebijaksanaan. Saatnya hukum menunjukkan bahwa ia bukan alat kekuasaan, tapi benteng keadilan. Dan saatnya seorang pemimpin jujur dipulihkan nama baiknya di hadapan rakyat dan sejarah. Insha Allah, kebenaran akan menang. (*)
