Limboto– Kabupaten Gorontalo mencatatkan langkah signifikan dalam transformasi digital sektor ekonomi kerakyatan. Aplikasi Sistem Informasi dan Digitalisasi Koperasi (SIDDIK) garapan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kini resmi terintegrasi dengan Dashboard nasional Kementerian Koperasi RI.
Status Go-Live Production diberikan setelah sistem ini dinyatakan lolos uji validasi teknis yang ketat oleh tim IT kementerian. Dengan integrasi ini, Kabupaten Gorontalo menjadi daerah pertama di Indonesia yang mencapai tahap implementasi penuh sebagai penyedia teknologi (technology provider) dalam program nasional digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Integrasi ini bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan pergeseran fundamental dalam pola pengawasan koperasi. Data operasional, arus transaksi, hingga laporan anggota kini dapat dipantau langsung oleh pemerintah pusat secara real-time.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Suaib menjelaskan bahwa proses menuju integrasi ini melibatkan pengujian standar yang sangat mendalam.
"SIDDIK telah memenuhi seluruh parameter teknis yang disyaratkan pusat. Mulai hari ini, sistem sudah operasional dan datanya langsung mengalir ke dashboard nasional," jelas Arifin.
Aplikasi SIDDIK dirancang untuk menyederhanakan birokrasi internal koperasi yang selama ini masih bersifat konvensional.
Selama ini, kendala utama dalam pengembangan koperasi adalah lambatnya pemutakhiran data yang menghambat pengambilan kebijakan. Dengan adanya SIDDIK, hambatan tersebut terpangkas.
"Integrasi ini mempermudah kami dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Pemerintah pusat maupun daerah kini memiliki basis data yang sama dan akurat sebagai dasar pemberian bantuan atau penguatan kapasitas koperasi ke depan," tambah Arifin.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan SIDDIK. Target utamanya adalah merangkul seluruh koperasi aktif di wilayah Gorontalo agar segera beralih ke ekosistem digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola koperasi serta memperkuat daya saing ekonomi lokal di tingkat nasional. (*)
