Limboto – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Fraksi Gerindra Ramsi Sondakh, memberikan sejumlah catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Gorontalo dalam mengawal tahapan pesta demokrasi. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang berlangsung di Sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo, Rabu (29/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran ketua dan Anggota Bawaslu, pimpinan DPC Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Gerindra, serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, politisi senior ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas di tingkat lapangan, khususnya menjelang Pemilu dan Pilkada mendatang.
Ramsi menyoroti adanya dinamika di lapangan di mana sering terjadi perbedaan penafsiran aturan antara petugas pengawas dan peserta pemilu. Ia berharap ke depannya, proses rekrutmen dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi petugas lapangan lebih diperkuat.
"Setiap kompetisi pasti ada batasan dan aturan. Namun, terkadang penerjemahan aturan di lapangan itu berbeda-beda. Kami berharap ke depan, doktrin-doktrin pengawasan ini dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu," ujar Ramsi.
Selain masalah teknis aturan, Ramsi juga mengingatkan agar petugas Bawaslu di tingkat kecamatan maupun desa tetap mengedepankan komunikasi yang persuasif.
Meski memberikan kritik tajam terkait teknis di lapangan, Ramsi Sondakh menegaskan bahwa secara keseluruhan, dirinya mengapresiasi kerja keras Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang selama ini telah berupaya menjaga integritas pemilu.
Kegiatan konsolidasi ini diharapkan menjadi wadah evaluasi bagi penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan lebih sejuk, jujur, dan adil.
"Masukan ini bukan untuk menguntungkan pihak tertentu, melainkan demi perbaikan penyelenggaraan demokrasi kita ke depan," tutupnya. (Fikri)
