Gorontalo – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap 2 Mei kembali menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Di tengah semarak ucapan dan penghormatan kepada guru, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, mengingatkan bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan, khususnya terkait kesejahteraan guru. Dalam siaran persnya, Ridwan menyoroti bahwa setiap tahun bangsa ini selalu mengenang jasa guru dan mengangkat kembali sosok Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan. Namun, menurutnya, penghormatan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan yang adil, terutama bagi guru berstatus kontrak. “Di ruang kelas, guru mengajarkan harapan, kedisiplinan, dan cita-cita. Mereka menjadi cahaya pengetahuan di tengah berbagai keterbatasan. Namun di luar kelas, banyak dari mereka hidup dalam ketidakpastian,” ujar Ridwan. Ia menegaskan bahwa guru kontrak selama ini menjalankan peran yang sama dengan guru tetap, bahkan seringkali dengan beban kerja yang lebih berat. Sayangnya, kondisi tersebut tidak diiringi dengan jaminan kesejahteraan yang layak maupun kepastian status. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar keterbatasan anggaran, melainkan menyangkut pilihan kebijakan dan keberpihakan. “Ini soal siapa yang diprioritaskan dan siapa yang terus ditunda. Ketika guru masih berada dalam kondisi rentan, maka sulit bagi kita berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia yang unggul,” tegasnya. Ridwan menilai Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum evaluasi terhadap kebijakan pendidikan. Ia mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan guru benar-benar dimuliakan dalam arti yang sesungguhnya. “Bangsa ini tidak kekurangan guru hebat. Yang masih kurang adalah keberanian untuk memperlakukan mereka secara adil,” tambahnya. Di akhir pernyataannya, Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan. Oleh karena itu, keadilan bagi guru tidak boleh terus ditunda. “Jika negara ingin masa depan yang kuat, maka harus dimulai dari hal mendasar: berhenti menunda keadilan bagi guru,” pungkasnya. (*)
