PEMPROV - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, resmi mengukuhkan Danial Ibrahim sebagai Komisaris PT Gorontalo Fitrah Mandiri dalam prosesi yang digelar di Ruang Huyula, Gubernuran Gorontalo, Selasa (17/3/2026).
Pengukuhan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Prosesi pengangkatan ditandai dengan penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan oleh komisaris yang baru. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa yang mengagendakan pemberhentian sekaligus pengukuhan komisaris.
Dalam keterangannya, Danial Ibrahim menyampaikan bahwa amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab besar untuk membenahi kinerja BUMD yang selama ini dinilai belum optimal.
“Alhamdulillah, melalui RUPS luar biasa tadi telah ditetapkan pemberhentian sekaligus pengukuhan komisaris. Amanah ini menjadi tanggung jawab besar bagi saya untuk menghidupkan kembali BUMD,” ujarnya.
Ia menilai, salah satu persoalan utama yang dihadapi BUMD adalah kurangnya fokus dalam pengelolaan unit usaha, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya hasil yang diperoleh.
“Sejak berdiri hingga sekarang, BUMD ini bisa dibilang hidup segan mati tak mau. Karena itu, perlu langkah konkret untuk menghidupkannya kembali,” ungkap Danial.
Ke depan, BUMD akan diarahkan untuk lebih fokus pada sektor-sektor usaha potensial, seperti agromaritim, pertambangan, dan perdagangan sebagai langkah awal pembenahan.
“Terlalu banyak unit bisnis yang dikelola tanpa fokus membuat hasilnya tidak optimal. Karena itu, ke depan kita sepakat untuk fokus pada sektor yang benar-benar potensial,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan inventarisasi aset milik BUMD guna memetakan potensi yang dapat dioptimalkan. Hal ini dinilai penting di tengah keterbatasan fiskal daerah yang belum memungkinkan adanya penyertaan modal.
Optimalisasi aset, lanjut Danial, dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan untuk sektor pertanian serta membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema kerja sama operasi.
“Kita harus menyusun strategi agar BUMD ini bisa berjalan tanpa bergantung pada penyertaan modal pemerintah, salah satunya dengan mengoptimalkan aset dan membuka peluang kerja sama,” tutupnya. (*)
