GORONTALO – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail membantah tuduhan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea yang menyebut dirinya turut mengompori Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait persoalan cagar budaya di Kota Gorontalo.
Bantahan tersebut disampaikan Gusnar dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (7/9/2026). Ia menjelaskan kronologi pertemuannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menurutnya sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan yang belakangan berkembang.
Gusnar mengungkapkan, pertemuan pertamanya dengan Fadli Zon berlangsung pada 25 Oktober 2025, jauh sebelum persoalan cagar budaya tersebut mencuat.
“Pertemuan pertama dengan Fadli Zon tanggal 25 Oktober 2025, jauh sebelum cerita ini ada,” kata Gusnar.
Sementara pertemuan kedua, yang berlangsung beberapa minggu lalu, juga disebut Gusnar dalam rangka memperjuangkan usulan pahlawan nasional dan membahas persoalan cagar budaya.
“Pertemuan saya yang kedua beberapa minggu lalu itu sama-sama memperjuangkan pahlawan nasional dan cagar budaya,” ujarnya.
Gusnar kemudian menceritakan awal mula persoalan cagar budaya tersebut dibicarakan dalam pertemuan dengan Menteri Kebudayaan. Saat dirinya memaparkan usulan terkait pahlawan nasional, Fadli Zon disebut secara spontan menyinggung persoalan yang tengah viral di Gorontalo.
“Ketika saya memaparkan usulan pahlawan nasional, terbesit tentang cagar budaya. Pak Menteri yang bilang ke saya, ‘Pak Gubernur, itu di Gorontalo lagi viral ya?’ Saya sampaikan, viral apa, Pak?” tutur Gusnar.
Menurut Gusnar, setelah pertanyaan tersebut disampaikan, Fadli Zon langsung meminta penjelasan dari jajaran terkait di kementerian. Dirjen dan direktur kemudian memberikan penjelasan mengenai persoalan cagar budaya di Gorontalo.
“Menteri langsung menghadap kepada dirjennya dan direkturnya yang menjelaskan dari A sampai Z,” ungkapnya.
Gusnar menegaskan, pernyataan yang kemudian disampaikan Fadli Zon mengenai cagar budaya merupakan penjelasan dari pihak kementerian, bukan hasil provokasi atau dorongan darinya.
“Maka yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah apa yang disampaikan dalam video itu, mencabut memori kolektif bangsa. Itu kata-kata Pak Menteri,” jelas Gusnar.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya justru mendapatkan arahan untuk melakukan langkah konkret apabila anggaran telah tersedia.
“Yang diperintah kepada saya adalah kalau sudah turun anggarannya, merekonstruksi kembali cagar budaya itu,” katanya.
Selain persoalan cagar budaya, Gusnar menyebut dirinya juga diminta membicarakan kembali dengan Pemerintah Kota Gorontalo mengenai Benteng Otanaha yang juga berstatus sebagai cagar budaya.
“Yang kedua adalah membicarakan kembali ke Pemerintah Kota Gorontalo tentang Benteng Otanaha. Benteng Otanaha itu cagar budaya, cuma memang belum diproses karena memang ada beberapa bangunan-bangunan lagi yang di bawahnya,” ungkapnya.
Gusnar menegaskan dirinya tidak ingin menjadikan persoalan tersebut sebagai ajang pencitraan atau sekadar mencari perhatian publik. Ia memilih bekerja terlebih dahulu dan menyampaikan hasilnya ketika proses tersebut telah selesai.
“Kalau saya cuma mau gagah-gagahan, saya langsung konferensi pers. Tapi saya bekerja terus, nanti sudah jadi baru saya bicara,” tegasnya.
Karena itu, Gusnar menilai tuduhan yang dialamatkan kepadanya oleh Wali Kota Gorontalo tidak berdasar. Ia bahkan menyebut tuduhan tersebut sebagai bentuk pembohongan kepada publik.
“Jadi saya perlu sampaikan, apa yang dituduhkan oleh Wali Kota Gorontalo kepada saya itu tidak benar, "pungkasnya. (*)
