GOPENA.ID, KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah bawahan DPRD. Penegasan ini disampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kota Gorontalo, pada Rabu (16/7/2025)
Dalam penyampaiannya, Adhan meminta agar anggota DPRD tidak semena-mena dalam memperlakukan ASN, terlebih jika menyangkut kepentingan pribadi maupun keluarga.
“Harus tahu bahwa ASN ini bukan bawahan DPRD. Jadi, sekali lagi saya ingatkan ke anggota DPRD, jangan seenaknya memperlakukan pegawai. Apalagi kalau karena kepentingan istrinya anggota, lalu melibatkan pimpinan OPD. Itu tidak benar,” tegas Adhan.
Wali Kota juga menyinggung sikap tegas yang diambilnya terhadap anggota DPRD yang dinilai melanggar etika, termasuk ketika menyampaikan kritik secara langsung.
“Kalau kemarin saya bersikap keras, itu memang harus. Itu hak kami sebagai rakyat untuk menuntut anggota dewan, karena mereka dipilih oleh rakyat, beda dengan pegawai,” ujarnya.
Adhan juga mengimbau agar anggota DPRD menunjukkan etika dalam berhubungan dengan ASN.
“Saya minta sekali lagi kepada anggota dewan agar lebih beretika ketika berhadapan dengan aparat.,” katanya.
Terkait perjalanan dinas anggota DPRD ke luar daerah, Wali Kota menginstruksikan kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) untuk mencantumkan nama-nama anggota DPRD yang akan berangkat. Hal ini untuk memastikan transparansi dan pengawasan.
“Saya akan menggunakan kewenangan saya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5. Karena itu saya telepon Sekwan, kalau membuat surat tugas, cantumkan siapa saja yang akan berangkat, supaya saya tahu siapa yang saya izinkan,” tegas Adhan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk menghindari terhadap praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari ketentuan dan etika pemerintahan, khususnya dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kota Gorontalo. (*)
