GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menjadi sasaran tuduhan tak berdasar yang sengaja digiring untuk mengguncang kepercayaan publik, kali ini terkait isu WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang disebut-sebut dikendalikan oleh pihak luar seperti Revan Saputra Bangsawan (RSB).
Tuduhan yang menyebut adanya "pemufakatan jahat" antara RSB dan pejabat daerah dinilai oleh salah satu Tokoh Muda Gorontalo Ilham S. sebagai bentuk pembusukan sistematis terhadap upaya legalisasi tambang rakyat yang selama ini diperjuangkan oleh Pemprov.
Faktanya, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang ESDM Gorontalo, Rahmat Dangkua, penetapan WPR dilakukan oleh Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri (Kepmen), bukan atas dasar intervensi siapa pun, apalagi seorang individu yang tidak memiliki kewenangan formal. RSB bahkan tidak tercantum dalam dokumen pengurusan WPR. Ilham S menilai, hal Ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi tetap bekerja sesuai koridor hukum dan tidak tunduk pada kepentingan siapa pun.
"Lucunya, pihak-pihak yang paling lantang menuduh justru tidak pernah muncul saat rakyat kecil tertindas di tambang ilegal, apalagi sekarang mata pencaharian mereka sementara di tutup, dan penambang lokal bekerja tanpa perlindungan hukum. Tapi ketika pemerintah mencoba menata tambang secara legal melalui skema WPR mereka malah panik. Mengapa? Apakah mereka takut mata rantai bisnis ilegal mereka terputus? " Tutur Ilham dengan nada geram.
Lebih jauh, Ilham S. menegaskan, siapa pun dapat meminta dokumen WPR, termasuk tokoh masyarakat, koperasi, akademisi, bahkan pelaku usaha. Dan semua itu tidak berarti mereka berkuasa atas WPR. Mereka tetap harus mengikuti prosedur resmi, termasuk pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kementerian.
"Sangat disayangkan, pernyataan Lion Hidjun terlalu kekanak-kanakan yang menuduh Gubernur terindikasi melakukan perskongkolan jahat terhadp pengusulan WPR yang ada di provinsi Gorontalo. Padahal, Pemprov saat ini tengah memperjuangkan agar tambang rakyat tidak lagi menjadi ladang eksploitasi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, melainkan menjadi aset daerah yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Sehingga, narasi Lion diarahkan untuk melemahkan integritas Gubernur dan jajaran Pemprov Gorontalo, "Tegasnya.
Ilham S menambahkan, pertemuan RSB dan beberapa pejabat sebagaimana yang terpampang di media masa merupakan foto Silaturahmi pada saat momentum Lebaran Idul Fitri. Sehingga Ilham S menilai Lion Hidjun telah menyebar fitnah dan mempropagandai khlayak umum.
" Lion Hidjun ini asal bicara, tidak mengetahui informasi yang valid. Ini fitnah yang amat serius yang dapat menyebabkan virus-virus buruk terhadap masyarakat Gorontalo. Belum lagi, foto RSB bersama beberapa Pejabat Daerah Gorontalo tanpa izin adalah upaya penggiringan sepihak dan mencederai citra Pejabat Daerah Gorontalo" , Tegas Ilham.
Pemerintah Provinsi Gorontalo akan tetap fokus memperjuangkan legalitas tambang rakyat melalui mekanisme resmi, tanpa intervensi atau kompromi dengan praktik-praktik ilegal. Serangan politik tidak akan menghentikan langkah untuk menata sektor pertambangan secara berkeadilan. Ilham menduga jangan sampai pernyataan Lion Hidjun adalah titipan dari Oknum Penambang Ilegal yang ada di Provinsi Gorontalo dan hanya untuk keuntungan Lion Hidjun sendiri.
"Kita percaya bahwa Gubernur Gorontalo tidak ada niatan busuk sedikitpun untuk Rakyat Penambang. Sebagai Pemerinta Daerah, Gubernur tidak tutup pintu ketika ada yang ingin bersilaturahmi terkait kemajuan Gorontalo. Bahkan Lion hidjun pun yang ingin bersilaturahmi, Gubernur akan menerima," Pungkas Ilham dengan luapan amarah.
Sebelumnya dalam beberapa media online, Aktivis Sosial Lion Hidjun mengkritik Gubernur Gorontalo yang melakukan pertemuan dengan tokoh penambang.
“Jangan sampai daerah ini telah di gadaikan oleh para tokoh-tokoh tersebut, ini sangat merusakan tatanan Pemerintahan dan mental-mental Pemimpin di Gorontalo. Lokasi pertambangan rakyat di Gorontalo untuk rakyat Gorontalo, bukan untuk orang luar Gorontalo yang ingin merusak daerah kita,” ujar Lion. (*)
