GORONTALO- Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo, Anggota DPR RI Komisi VIII, Idah Syahidah Rusli Habibie terus memperjuangkan Pendamping PKH untuk bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini disampaikan Idah Syahidah saat menghadiri penguatan kapasitas SDM PKH, yang berlangsung di Asrama Haji Provinsi Gorontalo, Rabu (15/11/2023).
"Kami Komisi VIII DPR RI, yang bermitra dengan Kementerian Sosial RI, terus mendorong agar teman-teman para pendamping PKH bisa menjadi Tenaga PPPK," ujar Idah.
Lebih lanjut kata Idah, pada Rapat bersama Menteri Sosial (07/11/2023), Kemensos, Kemenkeu, dan DPR RI sudah membuka keran bagi pendamping PKH untuk menjadi Tenaga PPPK. "Sehingga tinggal bagaimana para pendamping PKH mempersiapkan diri untuk mengikuti tes PPPK nanti. Segera mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan seleksi metode Computer Assisted Tes (CAT)," harap Idah.
Idah Syahidah juga menyampaikan bahwa kegiatan pilar-pilar sosial melalui peningkatan kapasitas SDM PKH ini merupakan usulannya kepada Menteri Sosial RI. Dimana tidak semua Anggota Komisi VIII bisa mendapatkan program ini. "Sehingga itu kita bersyukur bisa melaksanakan kegiatan ini dua kali di Gorontalo," ungkap Idah.
Sementara itu, salah satu Pendamping PKH dari Gorontalo Utara, Faisal menyampaikan bahwa kegiatan penguatan kapasitas ini sangat penting bagi para pendamping PKH di Gorontalo. "Ini merupakan wadah yang baik bagi kami untuk saling sharing banyak hal yang kita jumpai masing-masing di lapangan. Dan kita pun berkesempatan menyampaikan kendala-kendala yang kami hadapi kepada pihak Kemensos dan juga kepada ibu Idah Syahidah selaku Anggota DPRD Komisi VIII yang bermitra dengan Kemensos," pungkasnya. (ayi)
