Gorontalo Utara – Aktivis dan pemerhati kebijakan publik, Efendi Dali, S.H., mengungkap adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan praktik tidak semestinya dalam proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu gelombang pertama di Kabupaten Gorontalo Utara.
Efendi mengatakan, informasi tersebut ia peroleh langsung dari sejumlah warga yang mengaku mengalami hal kurang transparan dalam proses seleksi. Ia menyebut, ada pihak tertentu yang diduga menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang.
“Informasi ini saya terima langsung dari masyarakat. Ada yang mengaku dimintai uang dengan alasan agar bisa lolos seleksi PPPK. Jika benar terjadi, tentu ini mencederai prinsip keadilan dan transparansi,” ujar Efendi, Kamis (16/10).
Efendi menegaskan bahwa pernyataannya bukan tanpa dasar, karena sudah menerima sejumlah keterangan awal dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Meski begitu, ia tetap mendorong agar persoalan ini dibuktikan secara terbuka melalui mekanisme resmi.
“Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, bahkan bila harus hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Gorontalo Utara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Efendi mendukung langkah DPRD Gorontalo Utara untuk menggelar RDP sebagai upaya menelusuri dugaan tersebut secara transparan. Ia menilai hal ini penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen PPPK di daerah.
“Kalau memang ada oknum yang bermain, harus dibuka secara terang. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan oleh praktik seperti ini,” ujarnya.
Efendi juga berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi yang beredar secara serius. Menurutnya, keterbukaan dan penegakan aturan menjadi kunci agar proses seleksi berjalan adil dan profesional.
“Keterbukaan dan keadilan adalah kunci agar proses PPPK benar-benar bersih dari praktik yang merugikan masyarakat,” tutup Efendi. (Rls/*)
