Go-Pena Baner

Wednesday, 27 August, 2025

Raih Gelar Doktor, Sultan Kalupe Angkat Disertasi Etika dalam Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gorontalo

Responsive image
Foto bersama Dr. Sultan Kalupe, ST, MT dengan Dewan Penguji

GORONTALO – Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan kini menjadi perhatian serius kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Sultan Kalupe, pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo yang baru saja menuntaskan disertasinya berjudul “Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Gorontalo” pada Program Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Rabu (20/08/2025)

Dalam penelitiannya, Sultan Kalupe menyoroti empat aspek utama yang menjadi indikator keberhasilan transformasi digital berdasarkan teori Gong et al (2020), yakni adaptabilitas organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan proses. Namun, temuan terpenting dari disertasi ini adalah perlunya menambahkan satu dimensi baru, yaitu etika.

“Etika organisasi, etika publik, dan etika profesi terbukti sangat menentukan keberhasilan transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa. Tanpa etika, teknologi dan proses secanggih apapun tidak akan berjalan optimal,” tegas Sultan dalam ujian terbuka disertasinya.

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak persoalan yang dihadapi Provinsi Gorontalo, mulai dari kurangnya pejabat fungsional pengadaan, keterbatasan SDM dengan kualifikasi sesuai, lemahnya integrasi teknologi, hingga proses yang belum terkoordinasi dengan baik. Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek pengadaan juga menjadi bukti bahwa pengelolaan masih jauh dari harapan.

Oleh karena itu, Sultan Kalupe merekonstruksi teori transformasi digital dengan menambahkan unsur etika sebagai faktor kelima, mendampingi indikator adaptabilitas organisasi, SDM, teknologi, dan proses.

Disertasi Sultan diuji oleh dewan penguji yang terdiri dari:

Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT. (Ketua/Penguji, Rektor Universitas Negeri Gorontalo)


Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP. (Sekretaris/Penguji, Direktur Pascasarjana UNG)

Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si. (Promotor)

Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E. (Co-Promotor I)

Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si. (Co-Promotor II sekaligus Koordinator Program Doktor Administrasi Publik UNG)

Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Penguji Internal I)

Prof. Dr. Sastro M. Wantu, S.H., M.Si. (Penguji Internal II)

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, IPU. (Penguji Eksternal dari Universitas Gadjah Mada).


Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., memberikan apresiasi atas disertasi ini. Menurutnya, temuan Sultan Kalupe bukan hanya memperkaya khasanah keilmuan, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam membenahi tata kelola pemerintahan.

“Penelitian ini sangat penting karena menambahkan perspektif etika dalam transformasi digital. Inilah kontribusi nyata akademisi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Prof. Eduart.



Sementara itu, Koordinator Program Doktor Administrasi Publik UNG, Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si., menyebut disertasi ini sebagai salah satu karya yang visioner.

“Kebaruan penelitian ini terletak pada dimensi etika yang dimasukkan ke dalam kerangka transformasi digital. Ini akan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih sehat, transparan, dan berbasis integritas,” ungkap Dr. Yanti.



Suasana ujian terbuka yang berlangsung di Aula Pascasarjana UNG berjalan lancar dan khidmat. Hadir dalam kesempatan itu keluarga besar Sultan Kalupe, termasuk istri dan anak-anaknya, serta para kerabat dan rekan kerjanya di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kehadiran mereka memberi dukungan moral yang kuat dan menambah hangatnya momen bersejarah dalam perjalanan akademik Sultan. Tepuk tangan panjang pun mengiringi pengumuman kelulusan, menandai keberhasilan Sultan Kalupe meraih gelar doktor.

Disertasi ini diharapkan bisa menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Ilmu tanpa empati hanyalah angka; kebijakan tanpa etika hanyalah kekuasaan,” demikian motto yang dipegang Sultan Kalupe sepanjang perjalanan akademis dan birokrasi yang kini dituangkannya dalam karya ilmiah bergengsi tersebut. (Wan)


Share